Hadapi Distrupsi Digital, Perbankan Dapat Menerapkan Artificial Intelligent
Jakarta – Guna mendorong dan memajukan ekonomi digital yang inklusif di Indonesia, maka dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan perusahaan startup financial technology (Fintech) maupun pelaku industri e-commerce untuk dapat merealisasikannya.
Demikian pernyatan tersebut seperti disampaikan oleh Presiden Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Jahja Setiaatmadja dalam Indonesia Knowledge Forum (IKF) VI, di Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2017. Menurutnya, ada sekitar 371,4 juta pengguna ponsel di Indonesia yang merupakan potensi besar dalam menciptakan ekonomi digital.
“Kolaborasi di antara pemerintah, perbankan, dan pelaku start up sangat diperlukan sebagai fasilitator terwujudnya inklusi keuangan dan ekonomi digital di Indonesia,” ujar Jahja.
Dia mengungkapkan, ke depan Indonesia harus bisa menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang. Oleh sebab itu, industri khususnya perbankan harus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada dengan mendorong digitalisasi perbankan yang bertujuan untuk memudahkan dan melayani nasabah perbankan.
“Bagaimana kita hadapi tantangan di era teknologi ini. Kalau kita tidak ikut kita akan tersingkir. Dan itu cepat sekali perkembangannya. Maka dibutuhkan kreatiftas dan inovasi di dalam sebuah produk jasa keuangan,” ucap Jahja
Di tempat yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menambahkan, bahwa pentingnya teknologi informasi (TI) dalam mendorong efisiensi pengelolaan sumber daya energi. Dia menilai, bahwa era digitalisasi yang berkembang saat ini tidak bisa ditolak, mengingat saat ini perubahan dari manual ke digital secara global sangat signifikan.
“Saat ini dunia berubahnya sangat cepat sekali. Kita punya aplikasi ESDM One Map Indonesia, semua data terkait sektor ESDM kini terintegrasi, tak ada Iagi perbedaan data antar ditjen, mudah untuk menjadikannya sebagai acuan pengambilan kebijakan. Masyarakat juga bebas mengaksesnya untuk berbagai kepentingan,” tutupnya. (*)
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More