Jakarta – Saat ini, pemerintah bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 terus berusaha menghimbau dan mengedukasi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Meski demikian, Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran UNPAD dr Dwi Agustian mengingatkan agar pemerintah menyeimbangkan antara regulasi dan edukasi.
“Harus ada keseimbangan antara regulasi dan edukasi. Tidak mungkin diserahkan sepenuhnya pada kesadaran masyarakat. Harus ada kebijakan-kebijakan yang lebih detil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan menjaga diri dari Covid-19,” kata Dwi dalam diskusi Satgas Covid-19 di YouTube BNPB Indonesia, Sabtu, 31 Oktober 2020.
Kemudian, Dwi juga mengingatkan agar pemerintah memiliki kebijakan dan edukasi yang berbeda pada setiap kelompok masyarakat. Ia menilai, masyarakat Indonesia memiliki tingkat pendidikan dan latar belakang yang berbeda, sehingga tidak bisa menggunakan satu regulasi atau edukasi untuk semua kelompok masyarakat.
“Kelompok masyarakat kita ini beragam. Edukasi dan regulasi pada akademisi tentu akan berbeda dari pedagang pasar. Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki kebijakan yang berbeda untuk setiap kelompok masyarakat,” jelasnya.
Menurut Dwi, berbagai varian regulasi dan edukasi akan membuat pesan Covid-19 lebih efektif. Dengan perlakukan yang berbeda, masyarakat dapat menangkap maksud pesan tersebut dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga diri dari Covid-19. (*) Evan Yulian Philaret.
Senior Vice President Corporate Banking Group BCA Yayi Mustika P tengah memberikan sambutan disela acara… Read More
Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengapresiasi kesiapan PLN dalam… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah melaporkan hingga 20 Desember 2024, Indonesia Anti-Scam… Read More
Jakarta - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) membidik penambahan sebanyak dua juta investor di pasar… Read More
Jakarta - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) masih mengkaji ihwal kenaikan PPN 12 persen… Read More
Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi… Read More