Penjelasan Bos BI soal Kehadiran Wamenkeu Thomas Djiwandono di RDG November 2025

Poin Penting

• BI mulai mengundang Menteri Keuangan ke RDG untuk memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal sesuai amanat UU BI.
• Menkeu berhalangan hadir dan diwakili Wamenkeu Thomas Djiwandono, yang menyampaikan update ekspansi fiskal dan peningkatan belanja pemerintah pada triwulan IV 2025.
• Pemerintah juga memaparkan rencana penerbitan SBN dalam dan luar negeri untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sinergi dengan operasi moneter BI.

Jakarta – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mengundang Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dalam hal ini Menteri Keuangan sebagai perwakilan pemerintah, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) mulai November 2025.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan, keterlibatan Menteri Keuangan bertujuan memperkuat koordinasi antara kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal pemerintah, sesuai mandat Undang-Undang BI.

“Sehubungan dengan itu maka dewan Gubernur melalui surat undangan Gubernur BI mengundang kehadiran Menteri Keuangan tersebut dimulai dalam rapat dewan Gubernur bulanan bulan November 2025 yang dilakukan melalui surat undangan Gubernur BI mewakili BI,” ujar Perry dalam RDG BI, Rabu, 19 November 2025.

Baca juga: BI Pertahankan BI Rate 4,75 Persen pada November 2025, Ini Alasannya

Namun, pada RDG bulan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berhalangan hadir sehingga memberikan kuasa kepada Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono.

“Pada hari ini untuk Rapat Dewan Gubernur kehadiran Menteri Keuangan diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Wakil pemerintah berdasarkan surat kuasa Menteri Keuangan,” kata Perry.

Perry mengungkapkan, koordinasi kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter BI sangat penting untuk bersama-sama menjaga stabilitas makro ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global.

Ekspansi Fiskal dan Rencana Penerbitan SBN

Adapun Thomas Djiwandono menyampaikan perkembangan terkait ekspansi fiskal pemerintah yang sejalan dengan koordinasi sebelumnya, yaitu memperkuat pertumbuhan sektor riil melalui dorongan permintaan.

“Tadi dijelaskan dalam triwulan IV ini ekspansi fiskalnya dari pemerintah semakin tinggi tidak hanya pengeluaran Kementerian/Lembaga, juga peningkatan pengeluaran untuk bantuan program-program sosial dan ekonomi kerakyatan sesuai program yang diberikan presiden dalam Asta cita,” bebernya.

Baca juga: Optimalkan Likuiditas di SBN, Pendapatan Investasi TUGU Terdongkrak Naik

Selain itu, ia juga memaparkan rencana pemerintah untuk penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), baik di dalam negeri maupun luar negeri. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi, stabilitas sistem keuangan, serta stabilitas nilai tukar.

“Dengan sinergistas ini dengan rencana penerbitan SBN di dalam maupun luar negeri ini akan semakin bagus sinerginya dengan operasi moneter oleh BI,” tandasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra