Keuangan

Penilaian Kinerja Direksi Baru BPJS Ketenagakerjaan Terlalu Dini

Jakarta–Munculnya sorotan-sorotan negatif atas kinerja BPJS Ketenagakerjaan setelah terpilihnya jajaran Direksi yang baru dinilai terlalu dini. Perlu waktu 1 tahun untuk mengevaluasi kinerja jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang baru berkinerja positif atau sebaliknya.

Hal tersebut diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo. Dia menilai Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang baru telah melewati proses seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel) dan merupakan hasil pilihan yang terbaik.

“Proses evaluasi itu perlu dilakukan dan minimal setalah masa kerja 6 bulan. Dan lebih obyektif lagi setelah 1 tahun. Di situ baru bisa dilihat KPI-nya gimana,” kata Agus di Jakarta, Senin (11/4).

Menurut dia, dengan masa kerja tersebut maka masyarakat dapat menilai bagaimana pelayanan dan pengembangan investasi dari BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Poempida Hidayatulloh menyatakan bahwa tanggapan miring soal jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang baru dinilai tidak adil.

Pasalnya, saat ini jajaran direksi yang dikomandoi Agus Susanto masih tergolong baru atau seumur jagung. Sehingga, lanjutnya, tidak pas jika dinilai tidak punya trobosan atau hanya meneruskan program kepemimpinan sebelumnya. “Menurut saya tidak fair dan terlalu terburu-buru,” kata Poempida.

Poempida sendiri mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan bukan lembaga kecil. Sehingga butuh waktu adaptasi yang cukup buat jajaran direksi, tidak hanya soal sistem kerja, tetapi juga soal personal.

“Saya melihat direksi punya keinginan keras membuat BPJS Ketenagakerjaan jadi jauh lebih baik,” jelasnya.

Ia mengungkapkan pihaknya bersama jajaran direksi terus berkordinasi dalam menjalankan visi dan misi BPJS Ketenagakerjaan. Dewan Pengawas mempunyai kewajiban memastikan direksi menjalankan kinerja sesuai dengan UU Dan Peraturan yang menaungi BPJS Ketenagakerjaan. (*) Dwitya Putra

 

Editor: Paulus Yoga

Paulus Yoga

Recent Posts

Belanja Nasional 2025 Moncer, Produk Lokal Sumbang Transaksi Besar

Poin Penting Event Belanja Nasional 2025 mencatat transaksi Rp122,28 triliun hingga 5 Januari 2026, melampaui… Read More

2 mins ago

Tak Semua Pegawai SPPG Jadi PPPK, Ini Penjelasan BGN Sesuai Perpres MBG

Poin Penting BGN menegaskan tidak semua pegawai atau relawan SPPG Program MBG dapat diangkat sebagai… Read More

19 mins ago

Saingi Malaysia, RI Siap Bangun Ekosistem Semikonduktor Senilai USD125 Miliar

Poin Penting Pemerintah telah menyetujui pengembangan ekosistem semikonduktor agar Indonesia mampu menyaingi Malaysia di industri… Read More

36 mins ago

Defisit APBN 2025 Nyaris 3 Persen, DPR Dorong Optimalisasi Pajak Sektor Strategis

Poin Penting Defisit APBN 2025 mencapai Rp695,1 triliun atau 2,92 persen PDB, melampaui target awal… Read More

50 mins ago

Jurus Baru BSI Garap Segmen Ritel Syariah

Poin Penting BSI meluncurkan Lapak BSI di pasar tradisional untuk memperluas inklusi dan literasi keuangan… Read More

1 hour ago

Respons Anak Buah Purbaya usai Kantor Pusat Ditjen Pajak ‘Diobok-obok’ KPK

Poin Penting DJP menyatakan kooperatif dan mendukung penggeledahan KPK di kantor pusat pajak terkait penyidikan… Read More

1 hour ago