Keuangan

Penilaian Kinerja Direksi Baru BPJS Ketenagakerjaan Terlalu Dini

Jakarta–Munculnya sorotan-sorotan negatif atas kinerja BPJS Ketenagakerjaan setelah terpilihnya jajaran Direksi yang baru dinilai terlalu dini. Perlu waktu 1 tahun untuk mengevaluasi kinerja jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang baru berkinerja positif atau sebaliknya.

Hal tersebut diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo. Dia menilai Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang baru telah melewati proses seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel) dan merupakan hasil pilihan yang terbaik.

“Proses evaluasi itu perlu dilakukan dan minimal setalah masa kerja 6 bulan. Dan lebih obyektif lagi setelah 1 tahun. Di situ baru bisa dilihat KPI-nya gimana,” kata Agus di Jakarta, Senin (11/4).

Menurut dia, dengan masa kerja tersebut maka masyarakat dapat menilai bagaimana pelayanan dan pengembangan investasi dari BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Poempida Hidayatulloh menyatakan bahwa tanggapan miring soal jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang baru dinilai tidak adil.

Pasalnya, saat ini jajaran direksi yang dikomandoi Agus Susanto masih tergolong baru atau seumur jagung. Sehingga, lanjutnya, tidak pas jika dinilai tidak punya trobosan atau hanya meneruskan program kepemimpinan sebelumnya. “Menurut saya tidak fair dan terlalu terburu-buru,” kata Poempida.

Poempida sendiri mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan bukan lembaga kecil. Sehingga butuh waktu adaptasi yang cukup buat jajaran direksi, tidak hanya soal sistem kerja, tetapi juga soal personal.

“Saya melihat direksi punya keinginan keras membuat BPJS Ketenagakerjaan jadi jauh lebih baik,” jelasnya.

Ia mengungkapkan pihaknya bersama jajaran direksi terus berkordinasi dalam menjalankan visi dan misi BPJS Ketenagakerjaan. Dewan Pengawas mempunyai kewajiban memastikan direksi menjalankan kinerja sesuai dengan UU Dan Peraturan yang menaungi BPJS Ketenagakerjaan. (*) Dwitya Putra

 

Editor: Paulus Yoga

Paulus Yoga

Recent Posts

Pemerintah Targetkan Revisi Aturan DHE SDA Terbit pada Januari 2025

Jakarta – Pemerintah tengah mempersiapkan aturan mengenai revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA)… Read More

1 hour ago

Ekspansi Bisnis, J Trust Bank Tambah Kantor Cabang Baru di Bali

Jakarta - PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) terus melakukan ekspansi bisnis dengan memperluas… Read More

1 hour ago

Begini Respons OJK usai Kantornya Digeledah terkait Dugaan Korupsi Dana CSR

Jakarta - KPK pada Kamis, 19 Desember 2024, menggeledah kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas… Read More

1 hour ago

KPK Dalami Dugaan Korupsi Dana CSR, Geledah Direktorat OJK

Jakarta – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah salah satu ruangan direktorat Otoritas Jasa… Read More

2 hours ago

BI Uji Coba Penerapan QRIS Tap Berbasis NFC untuk Pembayaran Lebih Cepat dan Praktis

Jakarta – Bank Indonesia (BI) bersama Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) pionir layanan dan Perum DAMRI… Read More

3 hours ago

Bank Mandiri Salurkan Rp3 Triliun untuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Jakarta – Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya dalam pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kolaborasi strategis dengan… Read More

3 hours ago