Pengiriman 8.000 TNI ke Gaza Dinilai Berisiko Bebani APBN, Celios Rekomendasikan Hal Ini

Poin Penting

• Celios menilai rencana pengiriman 8.000 pasukan RI ke Gaza berisiko mempersempit ruang fiskal di tengah defisit APBN yang masih tinggi.
• Jika dilakukan di luar mandat PBB, seluruh biaya operasional dan logistik berpotensi ditanggung Indonesia.
• Celios merekomendasikan kajian komprehensif dan mendorong misi tetap berada di bawah naungan PBB guna meminimalkan risiko fiskal, politik, dan hukum.

Jakarta – Rencana Presiden Prabowo Subianto mengirimkan 8.000 personel militer RI ke Gaza pada April 2026 menuai sorotan berbagai pihak. Tak terkecuali Center of Economic and Law Studies (Celios).

Ekonom Celios Muhammad Zulfikar Rakhmat menilai, kebijakan tersebut berpotensi mempersempit ruang fiskal negara di tengah tren kenaikan belanja pertahanan dan defisit anggaran yang masih tinggi.

Diketahui, komitmen pengiriman pasukan itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan di Washington. Indonesia disebut akan menjadi wakil komandan dalam pasukan yang dibentuk melalui Board of Peace bertajuk International Stabilization Force (ISF).

“Di tengah anggaran belanja ketahanan RI yang terus meningkat, pertanyaannya adalah apakah pengiriman 8.000 pasukan ini dapat berpotensi membuat belanja kita semakin menggendut, dan mempersempit ruang fiskal,” ujar Fikar, dikutip Rabu, 25 Februari 2026.

Fikar pun menyoroti posisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang telah mencapai 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, target defisit pada 2026 dipatok sebesar 2,68 persen.

Baca juga: 58 Persen Dana Desa Dialihkan ke Kopdes Merah Putih, Celios Beberkan Dampaknya

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan ruang fiskal Indonesia sudah relatif ketat. Tambahan misi luar negeri dengan skema pembiayaan yang belum jelas berisiko memperbesar tekanan terhadap defisit.

“Ketika kita mengirimkan 8000 pasukan ini d iluar mandat United Nations, kemungkinannya seluruh biaya operasional dan logistik ini akan ditanggung oleh Indonesia, dan ini belum jelas,” bebernya.

Indonesia sebelumnya tercatat aktif dalam misi penjaga perdamaian PBB, termasuk di Lebanon melalui United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Dalam skema tersebut, sebagian biaya operasional dapat diganti melalui kontribusi internasional.

Biaya Logistik dan Infrastruktur

Zulfikar menilai, pengiriman 8.000 personel bukan perkara sederhana. Operasi tersebut memerlukan angkutan awal berskala besar, termasuk kendaraan lapis baja, peralatan medis, logistik, hingga pembangunan pangkalan sementara (base camp).

Baca juga: Perjanjian RI-AS Dinilai Merugikan, Celios Layangkan 21 Poin Keberatan ke Prabowo

Di sisi lain, infrastruktur di Gaza dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Artinya, pasukan harus membangun sistem pendukung secara mandiri di wilayah dengan risiko keamanan tinggi.

“Jadi, ini masih belum jelas. Sepertinya pemerintah juga belum menjelaskan secara detail seperti apa hal ini,” bebernya.

Rekomendasi Kajian Mendalam

Celios merekomendasikan agar pemerintah melakukan kajian komprehensif sebelum memutuskan pengiriman 8.000 personel militer ke wilayah konflik internasional. Kajian itu mencakup aspek fiskal, politik, keamanan, hingga hukum internasional.

“Apabila tetap dilakukan, maka kita mendorong upaya agar tetap berada di bawah naungan PBB untuk mencegah adanya konflik global dan risiko politik, fisikal, dan juga hukum.,” ujar Zulfikar.

Menurutnya, sekalipun telah ada penandatanganan komitmen dalam board tersebut, opsi evaluasi kebijakan tetap terbuka apabila dinilai tidak sejalan dengan kepentingan nasional. (*)

Editor: Yulian Saputra