Ilustrasi: Transaksi paylater. (Foto: istimewa)
Poin Penting
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, utang masyarakat Indonesia di layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau Paylater perbankan mencapai Rp24,86 triliun pada September 2025. Angka tersebut tumbuh 25,49 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyebutkan, porsi kredit BNPL perbankan sebesar 0,30 persen dari total kredit perbankan nasional dan terus mencatat pertumbuhan tinggi dari tahun ke tahun.
“Per September 2025, baki debet kredit BNPL sebagaimana dilaporkan dalam SLIK, tumbuh 25,49 persen yoy menjadi Rp24,86 triliun,” ujar Dian dalam konferensi pers hasil RDK, dikutip, Minggu, 9 November 2025.
Baca juga: OJK Bangun Kantor Baru di Medan untuk Perkuat Layanan Publik
Dian menyebutkan bahwa jumlah rekening Paylater perbankan juga meningkat menjadi 30,31 juta pengguna, naik dari 29,33 juta pengguna pada bulan sebelumnya.
“Dengan jumlah rekening Paylater mencapai 30,31 juta,” imbuhnya.
Sementara, Non-Performing Loan (NPL) gross Paylater bank sebesar 2,61 persen, dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 2,69 persen.
Adapun, OJK mencatat pada September 2025 kredit perbankan sebesar 7,70 persen yoy atau menjadi Rp8.163 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 7,56 persen yoy.
“Kinerja intermediasi perbankan pada saat ini stabil dengan profil risiko yang terjaga dan aktivitas operasional perbankan tetap optimal untuk memberikan layanan keuangan bagi masyarakat. Pada September 2025 kredit tumbuh sebesar 7,70 persen yoy,” kata Dian.
Baca juga: Sejumlah BPR Ajukan Likuidasi Sukarela, Begini Tanggapan Bos OJK
Dian menjelaskan, berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 15,18 persen, diikuti dengan kredit konsumsi 7,42 persen, dan kredit modal kerja 3,37 persen.
Sementara berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 11,53 persen, dan kredit UMKM tumbuh 0,23 persen. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More