Jakarta – PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Dalam rapat tersebut diagendakan untuk mengesahkan PT Akulaku Silvrr Indonesia (Akulaku) sebagai pengendali Bank Neo Commerce.
Hal ini juga sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan tentang pengambilalihan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum.
Namun, pengesahan ini harus tertunda karena RUPSL belum mencapai kuorum. Asal tahu saja, Kuorum yang dibutuhkan untuk mengesahkan status pengendali ini adalah 75%, sedangkan dalam rapat yang kemarin berlangsung dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 73,47%, hanya kurang 1,53%.
Direktur Utama Bank Neo Commerce, Tjandra Gunawan pun menjelaskan, bahwa RUPSLB yang diadakan belum kuorum, sehingga pengesahan PT Akulaku Silvrr Indonesia sebagai pengendali BNC harus ditunda sampai RUPSLB lanjutan yang akan diadakan pada awal Oktober.
“Kami sangat berterima kasih kepada publik, rekan-rekan media, dan para pemegang saham yang sudah mengikuti rapat ini, dan kami berharap pengesahan ini akan segera terjadi di RUPSLB selanjutnya,” ujar Tjandra seperti dikutip Selasa, 21 September 2021.
Sebelumnya, per 26 Juli 2021 perseroan telah mendapatkan izin dari OJK dengan nomor SR-16/PB.1/2021 perihal Rencana Pengambilalihan Saham PT Bank Neo Commerce Tbk. oleh PT Akulaku Silvrr Indonesia. (*)
Suasana saat konferensi pers saat peluncuran Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera di Jakarta. Presiden Direktur… Read More
Jakarta - PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) resmi menandatangani nota… Read More
Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More
Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo… Read More
Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah tengah membahas revisi Peraturan… Read More