Ekonomi dan Bisnis

Pengembangan EBT jadi Kunci RI Keluar dari Middle Income Trap

Jakarta – Pemerintah terus menggenjot energi baru dan terbarukan (EBT). EBT menjadi salah satu game changer dalam strategi transformasi ekonomi Kementerian PPN/Bappenas untuk melepaskan Indonesia dari middle income trap di tahun 2045.

Ada sejumlah langkah yang dilakukan Bappenas dalam rangka transformasi ekonomi melalui ekonomi rendah karbon atau blue energi ini. Di antaranya, Pengembangan energi terbarukan, penerapan ekonomi sirkular, pembangunan fasilitas pengolahan sampah dan B3, restorasi berkelanjutan dan pengembangan pertanian berkelanjutan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa mengungkapkan, ekonomi hijau dan rendah karbon pada hakikatnya menciptakan lapangan kerja lebih besar dan nilai yang lebih tinggi sehingga produktivitas menjadi lebih besar.

“Misalnya kalau persatu megawatt di kerjakan satu orang di energi batubara sedangkan di energi surya per mega watt bisa ada 10 pekerjaan,” ujar Suharso dalam konferensi pers Akhir Tahun yang digelar secara virtual oleh Kementerian PPN/Bappenas, Senin, 28 Desember 2020.

Di sisi lain, hasil simulasi Bappenas menunjukkan, bahwa dari kegiatan energi baru terbarukan dan restorasi lahan gambut dapat menciptakan 103 ribu pekerjaan setiap tahun.

Suharso juga mengatakan pemerintah terus berupaya meningkatkan konsumsi listrik perkapita. Saat ini konsumsi perkapita RI jauh dibandingkan negara-negara di ASEAN. “Perkapita kita itu hanya 1149 kwh perkapita per tahun. Bandingkan dengan Singapura yang delapan kali lipat dari kita. Malaysia tiga sampai 4 kali lipat, kemudian vietnam tiga kali lipat dari kita,” paparnya.

Peningkatan konsumsi listrik ini dibarengi dengan proses shifting dari energi konvensional ke EBT. Hal ini guna mengantisipasi penggunaan energi terbarukan di Eropa yang meningkat minimal menjadi 32% pada 2030 sesuai dengan arahan kebijakan energi terbarukan atau Renewable Energy directive (RED) II yang digagas Uni Eropa.

Sebagai informasi, Indonesia berkomitmen mengurangi gas rumah kaca hingga 2030 sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional.

Pemerintah sendiri telah mencanangkan penurunan emisi gas rumah kaca 314 juta ton co2 ekuivalen pada 2030 dengan estimasi kebutuhan investasi sebesar Rp3.500 triliun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN. (*) Dicky F Maulana

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Harita Nickel Raup Pendapatan Rp20,38 Triliun di Kuartal III 2024, Ini Penopangnya

Jakarta – PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel pada hari ini (22/11)… Read More

3 hours ago

NPI Kuartal III 2024 Surplus, Airlangga: Sinyal Stabilitas Ketahanan Eksternal Terjaga

Jakarta - Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal III 2024 mencatatkan surplus sebesar USD5,9 miliar, di… Read More

3 hours ago

Peluncuran Reksa Dana Indeks ESGQ45 IDX KEHATI

Head of Institutional Banking Group PT Bank DBS Indonesia Kunardy Lie memberikan sambutan saat acara… Read More

5 hours ago

Pacu Bisnis, Bank Mandiri Bidik Transaksi di Ajang GATF 2024

Pengunjung melintas didepan layar yang ada dalam ajang gelaran Garuda Indonesia Travel Festival (GATF) 2024… Read More

5 hours ago

Eastspring Investments Gandeng DBS Indonesia Terbitkan Reksa Dana Berbasis ESG

Jakarta - PT Eastspring Investments Indonesia atau Eastspring Indonesia sebagai manajer investasi penerbit reksa dana… Read More

7 hours ago

Transaksi Kartu ATM Makin Menyusut, Masyarakat Lebih Pilih QRIS

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat perubahan tren transaksi pembayaran pada Oktober 2024. Penggunaan kartu ATM/Debit menyusut sebesar 11,4… Read More

7 hours ago