Poin Penting
- Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menjadi salah satu tantangan awal Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
- Normalisasi penempatan dana perlu dilakukan bertahap dan terkoordinasi dengan Bank Indonesia.
- Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen dengan defisit fiskal 2,40 persen terhadap PDB pada 2027.
Jakarta – Kepala Ekonom Bank Danamon, Irman Faiz, menilai pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) akan menjadi salah satu ujian kebijakan dalam jangka pendek bagi Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Pada akhirnya, SAL sebaiknya tetap berfungsi sebagai penyangga fiskal, bukan sebagai sumber likuiditas permanen bagi sektor perbankan,” kata Faiz dalam keterangannya, dikutip, Selasa, 15 September 2026.
Faiz mengatakan setiap normalisasi penempatan dana yang sudah ada perlu dilakukan secara bertahap, terukur, dan terkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI). Langkah tersebut diperlukan untuk meminimalkan tekanan terhadap likuiditas dan biaya pendanaan.
Menurutnya, tantangan utama Suahasil ke depan adalah menyeimbangkan agenda pertumbuhan ekonomi pemerintah yang ambisius dengan ruang fiskal yang semakin terbatas.
Baca juga: Purbaya Diganti Suahasil: Soal Fiskal atau Dividen Danantara?
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dan defisit fiskal 2,40 persen terhadap PDB pada 2027. Sementara itu, Bank Danamon mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih konservatif sebesar 5,1 persen dan memperkirakan defisit sekitar 2,75 persen terhadap PDB.
Proyeksi tersebut masih berada di bawah batas defisit fiskal sebesar 3 persen sesuai ketentuan yang berlaku.
Menjaga Kredibilitas Fiskal
“Hal ini semakin menegaskan pentingnya menjaga kredibilitas fiskal sembari mengalihkan belanja yang memiliki multiplier rendah menuju belanja yang lebih produktif,” tambahnya.
Baca juga: PR Suahasil Nazara, Mengembalikan Kredibilitas Fiskal
Faiz menilai pergantian Menkeu merupakan sinyal kesinambungan kebijakan fiskal, bukan perubahan arah rezim fiskal Indonesia.
Pengalaman panjang Suahasil di Kementerian Keuangan dinilai dapat membatasi risiko transisi. Latar belakang teknokratiknya juga diharapkan menjaga kesinambungan kelembagaan dalam pengelolaan APBN. (*)
Editor: Yulian Saputra
