Ekonomi dan Bisnis

Pengelolaan Aset Tingkatkan Penerimaan Negara 1,5% dari PDB

Jakarta – Berdasarkan studi yang dilakukan oleh International Monetary Fund (IMF), pengelolaan aset negara yang baik berpotensi meningkatkan penerimaan negara hingga 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk itu, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) harus dilakukan dengan baik, profesional, dan akuntabel.

“Salah satu studi yang dilakukan IMF bahkan menunjukkan, bahwa penggunaan aset negara suatu negara yang baik berpotensi bisa meningkatkan potensi penerimaan hingga 1,5 persen dari GDP,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Jakarta, Senin 22 Oktober 2018.

Dirinya menambahkan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengelola aset negara dengan baik adalah pemeriksaan atas penilaian kembali Barang Milik Negara. “BMN juga diharapkan dapat dikelola dengan maksimal dan berkontribusi bagi penerimaan negara dalam bentuk PNBP,” ucapnya.

Adapun ketentuan ini diatur dalam Perpres Nomor 75 tahun 2017 tentang penilaian kembali BMN dan daerah dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.06/2017 tentang pedoman pelaksanaan penilaian kembali BMN, dan PMK Nomor 111/PMK.06/2017 tentang penilaian BMN dan peraturan teknis lainnya.

Pada tahun 2017-2018, penilaian kembali BMN mengalami kenaikan menjadi Rp5.728,49 triliun. Padahal sebelumnya hasil pemeriksaan atas BMN sebesar Rp4.190,31 triliun, sedangkan dari nilai buku sebesar Rp1.538,18 triliun pada 2007 lalu. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Teknologi Terpadu Tekan Risiko Gangguan Operasional IT

Poin Penting Kerusakan atau hang perangkat operasional seperti aplikasi kasir bisa menyebabkan gangguan bisnis serius… Read More

4 hours ago

Menko Airlangga Pamer Capaian Pertumbuhan Ekonomi 5,11 Persen, di Atas Negara-Negara Besar

Poin Penting Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (yoy) pada kuartal IV 2025, tertinggi dalam empat kuartal… Read More

4 hours ago

Pemerintah Stop Subsidi Motor Listrik di 2026, Adira Finance: Penurunan Kredit Signifikan

Poin Penting Pemerintah resmi menghentikan subsidi motor listrik pada 2026, melanjutkan kebijakan tanpa insentif sejak… Read More

4 hours ago

Asuransi Kesehatan Kian Menguat, OJK Catat 21 Juta Polis

Poin Penting OJK mencatat jumlah polis asuransi kesehatan mencapai sekitar 21 juta, sebagai bagian dari… Read More

5 hours ago

OJK Soroti Indikasi Proyek Fiktif di Fintech Lending, Minta Penguatan Tata Kelola

Poin Penting OJK menyoroti indikasi proyek fiktif di fintech lending dan menegaskan praktik fraud akan… Read More

5 hours ago

Risiko Banjir Meningkat, MPMInsurance Perkuat Proteksi Aset

Poin Penting Risiko banjir dan bencana meningkat, mendorong pentingnya proteksi aset sejak dini melalui asuransi… Read More

5 hours ago