kolaborasi internasional
Jakarta – Isu pengembalian pengawasan lembaga keuangan ke Bank Indonesia (BI) semakin kencang. Meskipun begitu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, bahwa pembubaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum tentu memperkuat pengawasan lembaga keuangan.
“Terdapat masalah serius pada kelembagaan OJK. Pembubaran OJK bukan jaminan bahwa pengawasan lembaga keuangan jadi lebih baik,” ungkap Bima pada Focus Group Discussion di Jakarta, 28 Januari 2020.
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat keraguan terhadap regulator pengawas lembaga keuangan dengan kasus-kasus yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, pengembalian OJK ke BI tidak akan semata-mata mengembangkan kepercayaan publik terhadap pengawas lembaga keuangan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi menyatakan untuk tak buru-buru dalam mengambil keputusan pembubaran OJK. Ia menilai, reformasi dalam OJK lebih diutamakan pada saat ini. Sehingga, kepercayaan publik dan investor akan regulator pengawas lembaga keuangan semakin baik.
“Saya setuju untuk tidak buru-buru mengambil tindakan untuk membubarkan OJK. Saya kira kuncinya ada di reformasi di bidang pengawasan lembaga keuangan OJK,” tutupnya. (*) Evan Yulian Pilaret
Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More
Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More