kolaborasi internasional
Jakarta – Isu pengembalian pengawasan lembaga keuangan ke Bank Indonesia (BI) semakin kencang. Meskipun begitu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, bahwa pembubaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum tentu memperkuat pengawasan lembaga keuangan.
“Terdapat masalah serius pada kelembagaan OJK. Pembubaran OJK bukan jaminan bahwa pengawasan lembaga keuangan jadi lebih baik,” ungkap Bima pada Focus Group Discussion di Jakarta, 28 Januari 2020.
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat keraguan terhadap regulator pengawas lembaga keuangan dengan kasus-kasus yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, pengembalian OJK ke BI tidak akan semata-mata mengembangkan kepercayaan publik terhadap pengawas lembaga keuangan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi menyatakan untuk tak buru-buru dalam mengambil keputusan pembubaran OJK. Ia menilai, reformasi dalam OJK lebih diutamakan pada saat ini. Sehingga, kepercayaan publik dan investor akan regulator pengawas lembaga keuangan semakin baik.
“Saya setuju untuk tidak buru-buru mengambil tindakan untuk membubarkan OJK. Saya kira kuncinya ada di reformasi di bidang pengawasan lembaga keuangan OJK,” tutupnya. (*) Evan Yulian Pilaret
Poin Penting Direktur Operasional Bank Mandiri, Timothy Utama, membeli 155 ribu saham BMRI senilai Rp744… Read More
Poin Penting ASII lanjutkan buyback saham dengan dana maksimal Rp2 triliun, dilaksanakan pada 19 Januari–25… Read More
Poin Penting OJK menemukan delapan pelanggaran serius yang merugikan lender, termasuk proyek fiktif, informasi palsu,… Read More
Poin Penting OCBC Sekuritas bermitra dengan Makmur untuk menghadirkan fitur investasi saham di platform Makmur… Read More
Oleh A.Y. Eka Putra, Pemerhati Ekonomi dan Perbankan PENEGAKAN hukum tindak pidana korupsi di sektor… Read More
Poin Penting Mirae Asset menargetkan IHSG 2026 di level 10.500, meski tekanan global dan data… Read More