kolaborasi internasional
Jakarta – Isu pengembalian pengawasan lembaga keuangan ke Bank Indonesia (BI) semakin kencang. Meskipun begitu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, bahwa pembubaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum tentu memperkuat pengawasan lembaga keuangan.
“Terdapat masalah serius pada kelembagaan OJK. Pembubaran OJK bukan jaminan bahwa pengawasan lembaga keuangan jadi lebih baik,” ungkap Bima pada Focus Group Discussion di Jakarta, 28 Januari 2020.
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat keraguan terhadap regulator pengawas lembaga keuangan dengan kasus-kasus yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, pengembalian OJK ke BI tidak akan semata-mata mengembangkan kepercayaan publik terhadap pengawas lembaga keuangan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi menyatakan untuk tak buru-buru dalam mengambil keputusan pembubaran OJK. Ia menilai, reformasi dalam OJK lebih diutamakan pada saat ini. Sehingga, kepercayaan publik dan investor akan regulator pengawas lembaga keuangan semakin baik.
“Saya setuju untuk tidak buru-buru mengambil tindakan untuk membubarkan OJK. Saya kira kuncinya ada di reformasi di bidang pengawasan lembaga keuangan OJK,” tutupnya. (*) Evan Yulian Pilaret
Poin Penting GoPay kini bisa tarik tunai tanpa kartu di seluruh ATM BRI dan Bank… Read More
Poin Penting BRI Kanwil Jakarta II menambah kuota mudik gratis menjadi 2.750 pemudik dengan 55… Read More
Poin Penting BRI Life menghadirkan asuransi digital MODI-MOtraveling untuk melindungi pemudik Lebaran 2026 dari risiko… Read More
Poin Penting Adira Finance memberangkatkan 300 pemudik dari Jabodetabek menuju Solo dan Yogyakarta melalui program… Read More
Poin Penting Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara (SBN) Rp86,16 triliun hingga 16 Maret 2026,… Read More
Poin Penting BI menegaskan tidak membatasi transaksi valuta asing, tetapi memperketat kewajiban dokumen underlying untuk… Read More