BPA AJB Bumiputera
Jakarta – Persoalan gagal bayar yang menimpa Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB) tak kunjung menemui titik terang. Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, langkah awal yang harus dilakukan ialah merombak pengurus dan pengelola AJBB yakni Badan Perwakilan Anggota (BPA) dengan yang lebih profesional.
“Kita berharap besok Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk mengabulkan panitia pembentukan BPA. Karena tanpa itu (BPA), kita akan terus menunggu penyelesaian persoalan di Bumiputera ini tidak selesai-selesai,” katanya, dalam sebuah webinar, Selasa, 31 Agustus 2021.
Karena, lanjut Piter, dengan adanya BPA dan pengurusnya yang baru, bisa menjadikan Bumiputera sebagai perusahaan yang sehat dan menguntungkan kembali. Dan itulah satu-satunya jalan agar nasabah bisa memperoleh uangnya kembali.
Selain itu, ia juga menilai pentingnya peranan dari lembaga penjamin polis untuk melindungi nasabah asuransi. Oleh karena itu, Piter berharap agar pemerintah segera membentuk Lembaga Penjamin Pemegang Polis (LPPP).
“Kalau dibiarkan terus, berbagai kasus terjadi dan benar-benar kehilangan kepercayaan (masyarakat), industri asuransi nggak bisa tumbuh dengan baik. Padahal, industri asuransi ini di berbagai dunia memiliki peranan yang sangat penting dalam sektor keuangan di setiap negara,” katanya. (*) Bagus Kasanjanu
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting OJK menunjuk Bank Kalsel sebagai Bank Devisa sejak 31 Desember 2025 dengan masa… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo mendorong riset kampus berorientasi hilirisasi dan industri nasional untuk meningkatkan pendapatan… Read More
PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) berkolaborasi dengan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menghadirkan… Read More
Poin Penting Pengawasan OJK disorot DPR karena platform Dana Syariah Indonesia (DSI) masih dapat diakses… Read More
UOB Plaza yang berlokasi di distrik bisnis Jakarta, telah menerima sertifikat dan plakat GREENSHIP Existing… Read More
Poin Penting Pembiayaan UMKM BSI tembus Rp51,78 triliun hingga November 2025, dengan Rasio Pembiayaan Inklusif… Read More