Perbankan

Pengamat Minta KUR UMKM Dievaluasi, Ini Alasannya

Jakarta – Pemerintah menargetkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau kredit UMKM mencapai 30 persen dari total kredit perbankan nasional di tahun 2024. Target tersebut dinilai akan sulit tercapai.

Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah mengatakan diperlukan evaluasi menyeluruh dari pemerintah terhadap KUR. Piter menyebutkan bahwa permasalahan utama penyaluran kredit, yakni tingginya suku bunga kredit yang diberikan oleh perbankan.

“Harus dilakukan evaluasi terhadap permasalahan suku bunga tinggi yang menjadi penyakit kronis kita. Ini yang harus diselesaikan, kalau kita bisa menyelesaikan persoalan kredit perbankan yang tinggi, KUR kan gak perlu,” ujar Piter dalam Webinar, Kamis 16 November 2023.

Baca juga: Pengamat Nilai KUR Belum Efektif Bantu UMKM Unbankable

Dia menambahkan, inti permasalahan, yaitu terjadi pada perbankan di Tanah Air dalam memberikan tingkat suku bunga kredit. Hal ini tercermin dari NIM (net interest margin) perbankan yang sangat tinggi.

Oleh karenanya, perbankan perlu didorong untuk menjadi lebih efisien, yang ditunjukkan oleh BOPO (biaya operasional pendapatan operasional) dan NIM yang lebih rendah.

“Bagaimana kita mendorong perbankan kita untuk tidak lazy bank, dan bagaimana perbankan kita itu mengejar-ngejar untuk meningkatkan penyaluran kredit. Karena menurut saya bank tidak menyalurkan kredit saja itu sudah untung, nah ini penyakit-penyakit perbankan kita harus diselesaikan dulu,” ungkapnya.

Kedua, yang perlu dievaluasi terkait dengan program pemerintah untuk membantu UMKM sangat banyak, misalnya saja program dana bergulir dan PNM yang menyalurkan program Mekar.

“Itu juga kan kredit untuk ultra mikro itu bagus, tapi sekali lagi ini tumpang tindih dengan berbagai program, kemudian ada KUR,” jelas Piter.

Yang sebenarnya, kata Piter, KUR ini dapat mendistorsi pasar keuangan khususnya di level bawah, seperti BPR yang tidak mendapatkan subsidi bunga KUR dari pemerintah.

“BPR yang sudah cost of fund-nya tinggi harus berhadapan bank besar, bank besarnya dikasih subsidi. Ini gak imbang, ini sebenernya harus menjadi evaluasi kita karena keberadaan KUR juga satu tumpang tindih dengan berbagai program pemeirntah lain, juga menggangu pasar lembaga keuangan mikro yang ada di daerah termasuk pasar BPR,” jelasnya.

Baca juga: Kredit Mikro BRI Tumbuh 10,9 Persen di Kuartal III 2023, Ini Pendorongnya

Terkahir, pemerintah harus mempertimbangkan sejauh mana KUR sudah berdampak dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM. Yang mana rasionya masih belum tercapai, padahal pemerintah sudah mengeluarkan subsidi yang cukup besar.

“Harus ada perhitungan manfaat dan mudaratnya, evaluasi kelayakan dari KUR secara jujur, secara terbuka jangan sampai ini hanya dimanfaatkan. Kalau saya melihatnya ini yang happy bank-nya, tetapi UMKM gak happy-happy banget,” tutupnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

AXA Mandiri Meluncurkan Produk Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera

Suasana saat konferensi pers saat peluncuran Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera di Jakarta. Presiden Direktur… Read More

7 hours ago

Bank NTT dan Bank Jatim Resmi Jalin Kerja Sama Pembentukan KUB

Jakarta - PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) resmi menandatangani nota… Read More

7 hours ago

Ekonomi RI Tumbuh 4,95 Persen di Kuartal III 2024, Airlangga Klaim Ungguli Singapura-Arab

Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More

9 hours ago

AXA Mandiri Hadirkan Asuransi Dwiguna untuk Bantu Orang Tua Atasi Kenaikan Biaya Pendidikan

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More

11 hours ago

Sritex Pailit, Pemerintah Diminta Fokus Berantas Impor Ilegal dan Revisi Permendag 8/2024

Jakarta - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo… Read More

11 hours ago

Pemerintah Bahas Revisi PP 51 Terkait Upah Minimum Provinsi

Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan pemerintah tengah membahas revisi Peraturan… Read More

11 hours ago