Info Anda

Pengamat: Langkah GoTo Biayai BPJS Mitra Jadi Investasi Jangka Panjang Aplikator

Poin Penting

  • GoTo menanggung iuran BPJS sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar biaya operasional, guna meningkatkan keamanan, keberlanjutan, dan kualitas layanan mitra.
  • Program ini dinilai memperkuat fondasi bisnis, karena manfaat reputasi, loyalitas mitra, dan stabilitas layanan dinilai lebih besar dibanding dampak finansial yang ditanggung aplikator.
  • Perlindungan keluarga mitra dinilai perlu skema kolaboratif pemerintah–aplikator, karena kepesertaan BPJS Kesehatan anggota keluarga masih menjadi tanggungan mitra.

Jakarta – Langkah GoTo menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi mitranya menegaskan arah baru industri ride-hailing. Aplikator melihat kesejahteraan mitra sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar biaya operasional.

Begitu pandangan Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Direktur Center for Policy and Public Management SBM ITB, Yudo Anggoro.

Yudo menilai, program yang menyasar mitra roda dua dan roda empat dengan performa terbaik ini sebagai wujud nyata komitmen aplikator dalam menciptakan ekosistem yang lebih aman dan berkelanjutan. Penilaian Mitra Juara sendiri dilakukan berdasarkan tingkat keaktifan, kinerja, hingga kualitas layanan—parameter yang selama ini menjadi tulang punggung operasional Gojek.

Baca juga: Maxim Komentari Wacana Merger GoTo-Grab dan Risiko Monopoli

“Gojek sebagai perusahaan teknologi anak bangsa memberikan rasa aman bagi para mitra driver dalam menjalankan tugasnya. Ini bentuk tanggung jawab sekaligus kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan ekonomi,” ujar Yudo di Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Namun, di balik proteksi sosial ini, Yudo melihat dimensi bisnis yang tidak bisa diabaikan. Menanggung iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), hingga BPJS Kesehatan bagi mitra berprestasi, menurutnya, adalah strategi jangka panjang yang menguatkan pondasi layanan.

“Ada dampak finansial bagi aplikator, itu jelas. Tetapi benefit reputasi, peningkatan kualitas layanan, dan loyalitas mitra jauh lebih besar. Ini investasi jangka panjang yang akan kembali ke aplikator dalam bentuk stabilitas dan kepercayaan,” tegasnya.

Meski begitu, Yudo menekankan bahwa tanggung jawab terhadap kesejahteraan mitra tidak semestinya sepenuhnya dipikul aplikator. Pemerintah, kata dia, perlu hadir dengan skema kolaboratif yang memungkinkan perlindungan keluarga mitra—terutama karena BPJS Kesehatan mewajibkan kepesertaan seluruh anggota keluarga dalam satu KK.

“Untuk keluarga memang tidak ditanggung karena mitra bukan karyawan penuh waktu. Namun ke depan, perlu dipikirkan bentuk tanggung jawab bersama yang memungkinkan perlindungan menyeluruh bagi keluarga mitra,” ujarnya.

Baca juga: GoTo Biayai Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk Ratusan Ribu Mitranya

Sebelumnya GoTo mengungkapkan akan menanggung iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) mitra. Untuk BPJS Kesehatan, kepesertaan dalam program ini akan diberikan secara opsional.

Untuk mitra berprestasi yang bersedia menjadi peserta, GoTo akan menanggung iuran untuk mitra yang bersangkutan, sementara iuran anggota keluarga tetap menjadi tanggungan mitra.

Sebagai langkah awal, program ini diberikan untuk 10.000 Mitra Juara di Surabaya. Nantinya program akan menjangkau ratusan ribu Mitra Juara se-Indonesia. (*)

Galih Pratama

Berkecimpung di industri media sejak 2014. Saat ini di infobanknews.com bertugas menulis dan menyunting artikel yang berkaitan dengan isu ekonomi, perbankan, pasar modal hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Kemenkop Luruskan Isu Bentrokan Desa yang Dikaitkan Kopdes Merah Putih

Poin Penting Kementerian Koperasi Republik Indonesia menegaskan pembangunan Kopdes Merah Putih hanya di lahan bebas… Read More

47 mins ago

Bukti Potong PPh 21 Pensiun Kini Bisa Diunduh Online, Ini Cara Aksesnya

Poin Penting Bukti potong PPh 21 pensiun kini dapat diunduh secara daring melalui layanan TOOS… Read More

1 hour ago

Hasan Fawzi Kini Resmi Jabat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK

Poin Penting Hasan Fawzi mengucapkan sumpah jabatan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK sekaligus Kepala Eksekutif… Read More

2 hours ago

Sah! Friderica Widyasari Dewi Resmi Jadi Ketua OJK Periode 2026-2031

Poin Penting Mahkamah Agung Republik Indonesia resmi melantik Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner… Read More

2 hours ago

MA Lantik 7 Dewan Komisioner OJK Periode 2026-2031, Ini Daftar Lengkapnya

Poin Penting Mahkamah Agung RI melantik tujuh Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031 di Jakarta pada… Read More

2 hours ago

DJP Catat 8,8 Juta SPT Tahunan Masuk per 24 Maret, Aktivasi Coretax Tembus 16,7 Juta

Poin Penting Pelaporan SPT Tahunan mencapai 8,8 juta hingga 24 Maret 2026, dengan aktivasi Coretax… Read More

3 hours ago