Pengamat: Hiraukan Pelanggaran Tarif, OJK Seperti Kendalikan Industri dengan Autopilot
Jakarta- Pengamat Kebijakan Perasuransian dan Jaminan Sosial, Irvan Rahardjo mengkritisi kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang masih belum serius terhadap permasalah perasuransian khususnya tentang batasan tarif komisi dari layanan jasa berupa survei risiko yang diperoleh dari pihak ketiga atau broker atau biasa disebut engineering fee.
Dirinya menilai saat ini penetapan engineering fee tersebut dinilai terlalu tinggi dari tarif yang seharusnya dibayarkan perusahaan asuransi kepada broker. Hal tersebut menurutnya juga akan merusak pasar.
“Perang tarif merusak pasar. Karena oleh ojk dibiarkan terjadi dan itu sudah berlangsung sejak 2015. Jadi industri ini sudah seperti autopilot , karena OJK menyerahkan ke industri,” kata Irvan di Jakarta, Kamis 8 November 2018.
Baca juga: Pengelolaan Anggaran dan Kinerja OJK Masih Belum Efisien
Dirinya menyebut, OJK harus lebih tegas memberikan sanksi kepada para pelaku industri yang melanggar peraturan dalam Surat Edaran (SE) OJK Nomor 21/SEOJK 05/2015 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor.
Penetapan engineering fee tersebut sebenarnya mengatur dimana perusahaan perantara meminta engineering fee sebesar 2,5-5% dari premi namun ternyata realisasinya di atas batasan tersebut.
Tak hanya itu, persaingan tidak sehat juga dapat saja terjadi dimana perusahaan asuransi yang memberikan engineering fee tertinggi berpotensi besar memenangkan persaingan dibandingkan perusahaan yang memberikan engineering fee lebih rendah. (*)
Poin Penting GoPay kini bisa tarik tunai tanpa kartu di seluruh ATM BRI dan Bank… Read More
Poin Penting BRI Kanwil Jakarta II menambah kuota mudik gratis menjadi 2.750 pemudik dengan 55… Read More
Poin Penting BRI Life menghadirkan asuransi digital MODI-MOtraveling untuk melindungi pemudik Lebaran 2026 dari risiko… Read More
Poin Penting Adira Finance memberangkatkan 300 pemudik dari Jabodetabek menuju Solo dan Yogyakarta melalui program… Read More
Poin Penting Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara (SBN) Rp86,16 triliun hingga 16 Maret 2026,… Read More
Poin Penting BI menegaskan tidak membatasi transaksi valuta asing, tetapi memperketat kewajiban dokumen underlying untuk… Read More