News Update

Pengamat: Dugaan Serangan Siber Bank jadi Ancaman Serius bagi Kepercayaan Publik

Poin Penting

  • Dugaan serangan siber Bank Jambi dinilai berisiko memicu krisis kepercayaan terhadap perbankan daerah.
  • Penentuan tanggung jawab bergantung pada investigasi, apakah terjadi celah sistem internal atau rekayasa sosial.
  • Audit independen, pengamanan sistem, perlindungan hak nasabah, dan komunikasi transparan dinilai krusial untuk mencegah krisis reputasi.

Jakarta – Pengamat telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Information and Communication Technology Institute (ICT Institute), Heru Sutadi, menilai isu dugaan serangan siber yang menimpa Bank Jambi merupakan persoalan serius karena menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem perbankan daerah.

Menurutnya, dalam konteks insiden siber perlu dibedakan secara jelas apakah yang terjadi merupakan pembobolan sistem internal bank, penyalahgunaan kredensial nasabah, atau kombinasi keduanya. Setiap skenario memiliki implikasi teknis dan konsekuensi tanggung jawab yang berbeda.

“Prinsip utamanya adalah perlindungan dana dan data nasabah harus menjadi prioritas. Transparansi, audit forensik digital independen, serta komunikasi terbuka kepada publik menjadi langkah krusial agar situasi tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih luas,” ujar Heru, saat dihubungi Infobanknews, Selasa, 24 Februari 2026.

Baca juga: Dana Nasabah Dibobol, Bank Jambi Pastikan Ganti Kerugian Nasabah

Tanggung Jawab Bergantung Hasil Investigasi

Heru menegaskan, secara prinsip bank sebagai penyelenggara sistem memiliki kewajiban memastikan keamanan infrastruktur dan mitigasi risiko berjalan optimal. Namun, penentuan tanggung jawab harus didasarkan pada hasil investigasi forensik yang objektif.

Ia menyebut, jika ditemukan celah keamanan dalam sistem internal, maka tanggung jawab institusional bank menjadi lebih kuat. Sebaliknya, jika insiden melibatkan rekayasa sosial (social engineering) atau kebocoran data dari sumber eksternal, maka perlu penelusuran lebih lanjut untuk menentukan faktor penyebabnya.

“Regulator dan aparat penegak hukum juga memiliki peran penting untuk memastikan proses investigasi berjalan objektif dan akuntabel,” tegasnya.

Empat Langkah Mendesak

Terkait penanganan insiden, Heru menyarankan sejumlah langkah segera yang perlu dilakukan manajemen bank. Pertama, melakukan audit keamanan dan forensik digital oleh pihak independen guna mengidentifikasi akar masalah.

Baca juga: OJK Kawal Audit Forensik Bank Jambi, Pastikan Hak Nasabah Terlindungi

Kedua, mengamankan sistem serta menutup potensi kebocoran lanjutan agar risiko tidak meluas.

Ketiga, melindungi hak nasabah, termasuk melalui mekanisme penggantian sementara apabila diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan.

Keempat, menyampaikan perkembangan penanganan secara berkala kepada publik agar tidak terjadi spekulasi yang memperkeruh situasi.

“Krisis siber tidak hanya soal teknologi, tetapi juga manajemen risiko dan komunikasi yang tepat,” jelasnya.

Ia menekankan, respons cepat dan transparan menjadi kunci agar insiden tidak berkembang menjadi krisis reputasi yang berdampak lebih luas terhadap industri perbankan daerah. (*)

Editor: Yulian Saputra

Muhamad Ibrahim

Berpengalaman sebagai jurnalis sejak 2014. Saat ini bertugas menulis tentang isu nasional, internasional, ekonomi, perbankan, industri keuangan non-bank (IKNB), hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

2 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

2 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

2 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

2 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

3 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

5 hours ago