Pengaduan Masyarakat Soal Bank dan Pinjol Tinggi, OJK: Ini Masalahnya

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, jumlah pengaduan masyarakat kepada para pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) periode 01 Januari hingga 31 Maret 2023 mencapai 19.625 pengaduan. Pengaduan di bidang perbankan adalah yang tertinggi yaitu 9.836, dan secara berurutan diikuti pinjaman online (pinjol) 3.944, multifinance 3.828, asuransi 1.600, dan pasar modal 177.

Bentuk pengaduan yang diadukan kepada perbankan yaitu sistem layanan informasi keuangan (SLIK), permasalahan agunan, penipuan (pembobolan rekening, skimming, phising, social engineering), perilaku petugas penagihan, dan penolakan pelunasan kredit dipercepat.

Sedangkan untuk pengaduan Pinjol, selain prilaku petugas penagihan dan penipuan, adalah permasalahan bunga atau denda, kegagalan atau keterlambatan transaksi dan penyalahgunaan data pribadi. Bentuk pengaduan di multifinance hampir sama dengan pinjol, sedangkan pengaduan di bidang asuransj masih seputar kesulitan klaim dan produk tidak sesuai yang ditawarkan karena misseling dan isi polis yang tidak diketahui.

Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK, mengatakan tingginya pengaduan oleh masyarakat harus menjadi perhatian oleh PUJK, tapi di sisi lain menjadi hal yang positif karena kesadaran masyarakat atas haknya makin terlihat.

“Kesadaran masyarakat atas haknya lebih terlihat di sektor jasa keuangan, kalau dibandingkan dengan konsumen di produk-produk konsumer. Dan kita sedang jika masyarakat penggunan produk jasa keuangan makin well educated dan well literared,” ujar Friderica menjawab pertanyaan Infobanknews.com dalam Focus Group Discussion dengan Senior Editor, 10 April 2023.

Friderica menambahkan, OJK terus berusaha untuk meningkatkan literasi keuangan di masyarakat sebab gap antara tingkat inklusi dan literasi sektor keuangan masih tinggi. Hasil survei nasional 2022 menunjukkan bahwa tingkat literasi meningkat menjadi 49,7%, namun gap-nya masih tinggi karena tingkat inklusi keuangan juga meningkat menjadi 85,1%.

“Selain gap-nya masih tinggi, tingkat literasi dan inklusi keuangan yang tidak merata, dimana terdapat 14 provinsi dengan indeks literasi keuangan dan 15 provinsi dengan indeks inklusi keuangan, di bawah rata-rata nasional,” imbuh wanita cantik yang akrab dipanggil Kiki ini. (*) KM