Jakarta – Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengungkapkan, guna dapat meraih kinerja optimal dari penetepan sektor unggulan bagi pembangunan ekonomi 2018, maka Presiden Joko Widodo diharapkan dapat menerapkan deregulasi besar-besaran dan holistik.
“Untuk dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global, kalau memang mau, saya meyarankan agar ada deregulasi secara besar-besaran dan menyeluruh,” ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018.
Dia memberi contoh, keberhasilan Jepang dan Vietnam dalam melakukan percepatan pembangunan ekonomi nasional didukung oleh keputusan pemerintah pusat yang menerapkan deregulasi di sebagian besar sektor ekonomi. “Vietnam telah bertumbuh cepat, bahkan merupakan investors darling di sektor pariwisata,” ucapnya.
Menurut Arief, Presiden Joko Widodo telah menetapkan bahwa pada tahun ini ada tiga sektor unggulan yang diharapkan bisa memberi kontribusi besar bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, yakni pertanian, pariwisata dan perikanan. “Sayangnya, sudah ditetapkan sebagai leading sector, tetapi anggarannya tidak mencukupi,” katanya.
Baca juga : Deregulasi Debirokrasi dan Sinkronisasi Kebijakan
Pada dasarnya, praktik melakukan deregulasi secara besar-besaran akan sulit diterapkan di 550 kota di Indonesia, namun pemerintah pusat bisa memutuskan untuk membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk semua industri. “Kita harus membunyai KEK di industri apa pun dan perlu membangun KEK sebanyak-banyaknya,” jelasnya.
Khusus untuk sektor pariwisata, dirinya meminta agar Presiden Jokowi bisa mendorong lahirnya KEK di sejumlah wilayah yang memilik kriteria kawasan wisata. “Saat ini (Januari-November 2017) pertumbuhan kunjungan ke Indonesia mencapai 22 persen, Asean 7 persen dan dunia hanya sebesar 6,4 persen. Vietnam yang terbesar, mencapai 25,2 persen,” paparnya.
Bahkan, jelas Arief, hingga akhir 2017, pariwisata menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perolehan devisa. Dia menyebutkan, per akhir 2016 ekspor CPO menyumbang US$15,97 miliar, pariwisata sebesar US$13,57 miliar dan sektor migas senilai US$13,1 miliar. (*)
Jakarta - Komisi VI DPR bakal memanggil seluruh jajaran pimpinan ID Food terkait hilangnya 147… Read More
Jakarta – Pemerintah akan mempersulit urusan administrasi bagi masyarakat pengemplang pajak, salah satunya, yakni pembuatan paspor. Ketua… Read More
Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara terkait dengan PT Bukalapak.com Tbk (BUKA)… Read More
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta resmi menetapkan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai… Read More
Jakarta – Aksi boikot terhadap Unilever dan perusahaan multinasional lain yang beroperasi di Israel turut… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan dua Peraturan OJK (POJK) baru yang mengatur… Read More