Ekonomi dan Bisnis

Penetapan Sektor Unggulan Harus Dibarengi Deregulasi

Jakarta – Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengungkapkan, guna dapat meraih kinerja optimal dari penetepan sektor unggulan bagi pembangunan ekonomi 2018, maka Presiden Joko Widodo diharapkan dapat menerapkan deregulasi besar-besaran dan holistik.

Untuk dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global, kalau memang mau, saya meyarankan agar ada deregulasi secara besar-besaran dan menyeluruh,” ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018.

Dia memberi contoh, keberhasilan Jepang dan Vietnam dalam melakukan percepatan pembangunan ekonomi nasional didukung oleh keputusan pemerintah pusat yang menerapkan deregulasi di sebagian besar sektor ekonomi. “Vietnam telah bertumbuh cepat, bahkan merupakan investors darling di sektor pariwisata,” ucapnya.

Menurut Arief, Presiden Joko Widodo telah menetapkan bahwa pada tahun ini ada tiga sektor unggulan yang diharapkan bisa memberi kontribusi besar bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, yakni pertanian, pariwisata dan perikanan. “Sayangnya, sudah ditetapkan sebagai leading sector, tetapi anggarannya tidak mencukupi,” katanya.

Baca juga : Deregulasi Debirokrasi dan Sinkronisasi Kebijakan

Pada dasarnya, praktik melakukan deregulasi secara besar-besaran akan sulit diterapkan di 550 kota di Indonesia, namun pemerintah pusat bisa memutuskan untuk membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk semua industri. “Kita harus membunyai KEK di industri apa pun dan perlu membangun KEK sebanyak-banyaknya,” jelasnya.

Khusus untuk sektor pariwisata, dirinya meminta agar Presiden Jokowi bisa mendorong lahirnya KEK di sejumlah wilayah yang memilik kriteria kawasan wisata. “Saat ini (Januari-November 2017) pertumbuhan kunjungan ke Indonesia mencapai 22 persen, Asean 7 persen dan dunia hanya sebesar 6,4 persen. Vietnam yang terbesar, mencapai 25,2 persen,” paparnya.

Bahkan, jelas Arief, hingga akhir 2017, pariwisata menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perolehan devisa. Dia menyebutkan, per akhir 2016 ekspor CPO menyumbang US$15,97 miliar, pariwisata sebesar US$13,57 miliar dan sektor migas senilai US$13,1 miliar. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Standard Chartered Beberkan Peluang Investasi pada 2026

Poin Penting Standard Chartered mendorong portofolio yang disiplin, terstruktur (core, tactical, opportunistic), dan terdiversifikasi lintas… Read More

39 mins ago

Profil Juda Agung, Wamenkeu Baru dengan Kekayaan Rp56 Miliar

Poin Penting Presiden Prabowo melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan, menggantikan Thomas Djiwandono yang… Read More

1 hour ago

IHSG Sesi I Ditutup Anjlok 2,83 Persen ke Posisi 7.874, Seluruh Sektor Tertekan

Poin Penting IHSG lanjut melemah tajam – Pada sesi I (6/2), IHSG ditutup turun 2,83%… Read More

1 hour ago

Moody’s Pangkas Outlook RI Jadi Negatif, Airlangga: Perlu Penjelasan Soal Peran Danantara

Poin Penting Moody’s menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif, namun mempertahankan sovereign credit rating… Read More

1 hour ago

Outlook Negatif dari Moody’s Jadi Alarm Keras untuk Kebijakan Prabowo

Poin Penting Penurunan outlook dari stabil ke negatif dinilai Celios sebagai peringatan terhadap arah kebijakan… Read More

2 hours ago

Danamon Pede AUM Tumbuh 20 Persen di 2026, Ini Pendorongnya

Poin Penting Danamon targetkan AUM wealth management tumbuh 20 persen pada 2026, melanjutkan capaian 2025… Read More

3 hours ago