Ekonomi dan Bisnis

Penetapan Sektor Unggulan Harus Dibarengi Deregulasi

Jakarta – Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengungkapkan, guna dapat meraih kinerja optimal dari penetepan sektor unggulan bagi pembangunan ekonomi 2018, maka Presiden Joko Widodo diharapkan dapat menerapkan deregulasi besar-besaran dan holistik.

Untuk dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global, kalau memang mau, saya meyarankan agar ada deregulasi secara besar-besaran dan menyeluruh,” ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2018.

Dia memberi contoh, keberhasilan Jepang dan Vietnam dalam melakukan percepatan pembangunan ekonomi nasional didukung oleh keputusan pemerintah pusat yang menerapkan deregulasi di sebagian besar sektor ekonomi. “Vietnam telah bertumbuh cepat, bahkan merupakan investors darling di sektor pariwisata,” ucapnya.

Menurut Arief, Presiden Joko Widodo telah menetapkan bahwa pada tahun ini ada tiga sektor unggulan yang diharapkan bisa memberi kontribusi besar bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, yakni pertanian, pariwisata dan perikanan. “Sayangnya, sudah ditetapkan sebagai leading sector, tetapi anggarannya tidak mencukupi,” katanya.

Baca juga : Deregulasi Debirokrasi dan Sinkronisasi Kebijakan

Pada dasarnya, praktik melakukan deregulasi secara besar-besaran akan sulit diterapkan di 550 kota di Indonesia, namun pemerintah pusat bisa memutuskan untuk membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk semua industri. “Kita harus membunyai KEK di industri apa pun dan perlu membangun KEK sebanyak-banyaknya,” jelasnya.

Khusus untuk sektor pariwisata, dirinya meminta agar Presiden Jokowi bisa mendorong lahirnya KEK di sejumlah wilayah yang memilik kriteria kawasan wisata. “Saat ini (Januari-November 2017) pertumbuhan kunjungan ke Indonesia mencapai 22 persen, Asean 7 persen dan dunia hanya sebesar 6,4 persen. Vietnam yang terbesar, mencapai 25,2 persen,” paparnya.

Bahkan, jelas Arief, hingga akhir 2017, pariwisata menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perolehan devisa. Dia menyebutkan, per akhir 2016 ekspor CPO menyumbang US$15,97 miliar, pariwisata sebesar US$13,57 miliar dan sektor migas senilai US$13,1 miliar. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Berpotensi Dipercepat, LPS Siap Jalankan Program Penjaminan Polis pada 2027

Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More

9 hours ago

Program Penjaminan Polis Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Industri Asuransi

Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More

10 hours ago

Promo Berlipat Cicilan Makin Hemat dari BAF di Serba Untung 12.12

Poin Penting BAF gelar program Serba Untung 12.12 dengan promo besar seperti diskon cicilan, cashback,… Read More

13 hours ago

BNI Dorong Literasi Keuangan dan UMKM Naik Kelas Lewat Partisipasi di NFHE 2025

Poin Penting BNI berpartisipasi dalam NFHE 2025 untuk memperkuat literasi keuangan dan mendorong kesehatan finansial… Read More

13 hours ago

wondr BrightUp Cup 2025 Digelar, BNI Perluas Dukungan bagi Ekosistem Olahraga Nasional

Poin Penting BNI menggelar wondr BrightUp Cup 2025 sebagai ajang sportainment yang menggabungkan ekshibisi olahraga… Read More

14 hours ago

JBS Perkasa dan REI Jalin Kerja Sama Dukung Program 3 Juta Rumah

Poin Penting JBS Perkasa dan REI resmi bekerja sama dalam penyediaan pintu baja Fortress untuk… Read More

16 hours ago