Ilustrasi: Penerimaan pajak negara. (Foto: Istimewa)
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga Agustus 2025 sebesar Rp1.135,4 triliun atau 54,7 persen dari outlook APBN 2025.
Angka tersebut terkoreksi cukup dalam yakni sebesar 5,1 persen bila dibandingkan periode sama tahun 2024 yang waktu itu mencapai Rp1.196,5 triliun.
“Pajak adalah 54,7 persen tidak terlalu jauh dari average (rata-rata),” ujar Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu dalam APBN KiTa, Senin, 22 September 2025.
Baca juga: APBN Defisit Rp321,6 Triliun, Purbaya Minta Percepatan Belanja Pemerintah
Anggito melaporkan, penerimaan negara secara keseluruhan hingga akhir Agustus 2025 mencapai Rp1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari outlook APBN 2025 atau terkontraksi 7,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Kemudian, penerimaan perpajakan secara tercatat sebesar Rp1.330,4 triliun atau 55,7 persen dari outlook APBN 2025, angka ini turun 3,6 persen dibandingkan realisasi tahun lalu.
Dari sisi Kapabeanan dan Cukai menyumbang Rp194,9 triliun naik 6,4 persen atau sekitar 62,8 persen dari outlook APBN.
Baca juga: Ini Tanggapan BSI usai Dapat Kucuran Dana Rp10 Triliun dari Pemerintah
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp306,8 triliun terkontraksi 20,1 persen atau sekitar 64,3 persen dari outlook APBN yang senilai Rp477,2 triliun. (*)
Editor: Yulian Saputra
Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa informasi yang menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa… Read More
Poin Penting OJK mendorong keterbukaan informasi pasar modal melalui sistem pelaporan elektronik AKSes KSEI dan… Read More
Poin Penting Penjualan emas BSI tembus 2,18 ton hingga Desember 2025, dengan jumlah nasabah bullion… Read More
Poin Penting Transaksi Syariah Card Bank Mega Syariah melonjak 48% pada Desember 2025 dibandingkan rata-rata… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tengah membahas penambahan satu lapisan cukai rokok untuk memberi… Read More
Poin Penting Permata Bank mulai mengkaji pengembangan produk BNPL/paylater, seiring kebijakan terbaru regulator, namun belum… Read More