Jakarta– Pemerintah mengaku tidak ambil pusing mengenai target penerimaan pajak tahun 2017 yang diprediksi tidak akan mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah menargetkan penerimaan pajak pada tahun 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Jumlah tersebut juga sudah mengalami revisi yang sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1.489,9 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya telah berkerja semaksimal mungkin sejak adanya program tax amnesty beberapa waktu lalu.
“Sejak pertengahan tahun ini, target tax amnesty adalah membuat bagaimana basis meningkat dan enforcement, terutama dengan adanya PP 36/2017. Jadi, tidak ada yang disebut extra effort menjelang akhir tahun, ” ungkap Sri Mulyani Indrawati di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 18 Desember 2017.
Dirinya menyebut, pihaknya saat ini tidak terlalu gegabah dan terlalu panik untuk pencapaian target penerimaan di waktu kurang dua minggu lagi berakhirnya 2017. Dirinya mengaku, pencapaian saat ini merupakan hasil dari pemetaan dan strategi yang tepat dari Direktorat Jenderal Pajak.
“Kita tidak ada upaya khusus untuk mengejar. Tapi, yang kita lakukan selama ini oleh Direktorat Jenderal Pajak, mengidentifikasi penerimaan pajak berdasarkan apa yang kita anggap sebagai baseline kita. Berdasarkan aktivitas ekonomi yang sudah teridentifikasi dan berapa secara reguler kita peroleh esktra effort,” tambah Sri Mulyani.
Sebagai informasi, menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga 30 November 2017 serapan pajak telah mencapai 76,63% atau mencapai Rp983,54 triliun artinya masih kurang Rp300,06 triliun dari petarget APBN-P 2017 yang sebesar Rp1.283,6 triliun.
Kendati demikian Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menyebut capaian itu jauh lebih baik dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2016 yang hanya mencapai Rp960,67 triliun. Robert menyebut akan menggencarkan penerimaan pajak pada akhir tahun ini. Dirinya menilai, Desember merupakan penerimaan paling dominan sepanjang satu tahun ini.
“Karena secara teratas sebenarnya penerimaan Desember paling dominan satu tahun, karena kegiatan desember pengeluaran pemerintah kan paling besar. Ada pengeluaran hari libur dan christmas, kita harapkan kontribusi cukup tinggi,” tukas Robert.(*)
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More
Poin Penting BAF gelar program Serba Untung 12.12 dengan promo besar seperti diskon cicilan, cashback,… Read More
Poin Penting BNI berpartisipasi dalam NFHE 2025 untuk memperkuat literasi keuangan dan mendorong kesehatan finansial… Read More
Poin Penting BNI menggelar wondr BrightUp Cup 2025 sebagai ajang sportainment yang menggabungkan ekshibisi olahraga… Read More
Poin Penting JBS Perkasa dan REI resmi bekerja sama dalam penyediaan pintu baja Fortress untuk… Read More