Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan paparan dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (27/1). (Foto: Erman Subekti)
Poin Penting
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak mencapai Rp116,2 triliun, tumbuh 30,7 persen atau setara 4,9 persen dari pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.
“Kinerja ini ditopang oleh penerimaan perpajakan yang tetap kuat serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mulai menunjukkan pemulihan di luar komponen non berulang tahun lalu,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin, 23 Februari 2026.
Purbaya menjelaskan, pertumbuhan penerimaan pajak tersebut menunjukkan adanya perbaikan ekonomi maupun pemulihan dari sisi efisiensi pengumpulan pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Baca juga: APBN Januari 2026 Defisit Rp54,6 Triliun, Purbaya Klaim Masih Terkendali
“Kalau Anda lihat pertumbuhan pajak di bulan Januari tumbuhnya 30,7 persen dibandingkan tahun lalu. Ini artinya ada perbaikan ekonomi maupun perbaikan sedikit atau banyak dari efisiensi pengumpulan pajak di DJP, saya harap ke depan akan berlanjut terus,” tegasnya.
Secara keseluruhan, pendapatan negara hingga akhir Januari 2026 mencapai Rp172,7 triliun atau setara 5,5 persen terhadap pagu APBN 2026 atau tumbuh 9,5 persen yoy.
Sementara, realisasi belanja negara per Januari 2026 sebesar Rp227,3 triliun atau 5,9 persen dari pagu APBN 2026, tumbuh 25,7 persen yoy.
Baca juga: IMF Usul RI Naikkan Pajak Karyawan, Begini Kata Menkeu Purbaya
Purbaya menyatakan, APBN 2026 tetap berfungsi secara optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak pertumbuhan ekonomi domestik.
“Dengan pendapatan yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi, dan defisit yang terkendali, kita optimis APBN akan terus menjaga stabilitas sekaligus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasioanl sepanjang 2026,” tutup Purbaya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Ombudsman dorong Bank Jambi segera memulihkan layanan digital demi kenyamanan dan keamanan seluruh… Read More
Poin Penting Hingga Januari 2026, realisasi belanja pemerintah pusat capai Rp131,9 triliun, melonjak 53,3 persen… Read More
Oleh Hendra Febri, S.H., M.H, Praktisi Hukum, Banker, dan Lawyer PADA 4 Februari 2026, Pemerintah… Read More
Poin Penting Lemahnya kontrol akses, monitoring belum real-time, dan pengawasan vendor jadi titik rawan industri… Read More
Poin Penting Pinjol melonjak jelang Lebaran 2026, didorong kebutuhan konsumtif dan faktor psikologis seperti FOMO,… Read More
Poin Penting APBN awal 2026 defisit Rp54,6 triliun atau 0,21 persen terhadap PDB, dinilai masih… Read More