News Update

Penerimaan Negara Terbatas: Harus Dimanfaatkan Sebaik Mungkin

Jakarta – Pemerintah mengingatkan, penerimaan negara yang jumlahnya terbatas harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pertumbuhan ekonomi. Hal ini seiring dengan sudah disetujuinya perubahan pagu anggaran Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo seperti dikutip dari laman Kemenkeu, di Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2017. “Fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak hanya mengumpulkan pajak tetapi juga bisa menjadi insentif, sehingga ekonomi juga bisa tumbuh,” ujarnya.

Sementara terkait dengan pengelolaan Dana Desa, kata dia, Kemenkeu akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian PDT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendag) meminta pendampingan dan pengawasan Dana Desa.

“Selain itu, Dana Desa agar difokuskan pada labour intensive (padat karya) dan dimanfaatkan seoptimal mungkin,” ucapnya.

Baca juga : Shortfall Pajak Jadi Ancaman Target Penerimaan Negara

Di sisi lain, untuk mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), lanjut dia, pemerintah akan berusaha memberikan suku bunga pada program kredit Ultra Mikro (UMI) yang lebih rendah, dengan menggunakan skema dana bergulir. Dengan demikian, pemerintah akan menyiapkan dana subsidinya.

Beberapa Badan Layanan Umum (BLU) Kemenkeu juga mendapat perhatian. Pertama, mengenai kinerja yang lebih cepat untuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) serta kementerian terkait agar dapat memaksimalkan fungsinya sebagai bank tanah.

Lalu yang berikutnya, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) diminta untuk dapat memperbesar kesempatan bagi masyarakat di pedesaan untuk bisa memperoleh beasiswa LPDP.

“Ke depan Ibu Menteri Keuangan telah memberi arahan supaya LPDP mempunyai afirmasi ke daerah. Kita coba ke daerah 3T, yaitu Tertinggal, Terluar, dan Terpencil, dan juga kita fokus pada Indonesia bagiam Timur. Ini supaya manfaat LPDP dapat dirasakan seluruh nusantara,” tutupnya. (*)

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

Asbisindo Institute–VOCASIA Hadirkan E-Learning untuk Perkuat Kompetensi Bankir Syariah

Poin Penting Asbisindo Institute dan VOCASIA meluncurkan platform e-learning terintegrasi untuk memperkuat kapabilitas SDM perbankan… Read More

3 hours ago

Penyelundupan BBM Subsidi Marak, DPR Desak Pengawasan Diperketat

Poin Penting Penyelundupan BBM bersubsidi masih marak dan meresahkan masyarakat, terutama yang berhak menerima subsidi… Read More

8 hours ago

Grab Luncurkan 13 Fitur Baru Berbasis AI, Apa Saja?

Poin Penting Grab meluncurkan 13 fitur berbasis AI di acara GrabX untuk meningkatkan kenyamanan pengguna,… Read More

9 hours ago

Indonesia SIPF Siapkan Consultation Paper, Ini Tujuannya

Poin Penting SIPF menyiapkan consultation paper untuk mendorong Lembaga Perlindungan Pemodal masuk dalam revisi UU… Read More

9 hours ago

BI Sinyalkan Ruang Penurunan BI Rate Kian Sempit, Dampak Konflik Timur Tengah

Poin Penting Ruang penurunan suku bunga makin sempit, BI fokus pada stabilitas di tengah ketidakpastian… Read More

9 hours ago

Lo Kheng Hong Borong Saham Intiland dan Gajah Tunggal, Ini Profilnya

Poin Penting Lo Kheng Hong terus mengakumulasi saham DILD dan GJTL sepanjang awal 2026 saat… Read More

9 hours ago