Penerimaan Negara Seret, DPR Minta Pemerintah Tak Buru-buru Bangun IKN

Jakarta – DPR RI meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad mengatakan program usungan Presiden Jokowi tersebut perlu diatur ulang, pasalnya penerimaan negara sedang seret.

“Jangan terlalu mendesak harus selesai dalam batas waktu berapa tahun gitu. Kaena harus disesuaikan juga dengan kondisi keuangan negara,” kata Cucun kepada Wartawan di Kompleks Parlemen RI, dikutip, Rabu, 10 Juli 2024.

Cucun menilai terdapat potensi alokasi anggaran IKN ke depannya akan lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya. Memang, pemerintah melalui APBN hanya mengakomodir 20 persen dari total kebutuhan pembangunan IKN atau sekitar Rp93 triliun.

Baca juga: Menteri PPN/Bappenas Optimis Pembangunan IKN Tetap Berjalan

Adapun, sejak 2022 – 2024, APBN mengalokasikan Rp72,5 triliun. Secara rinci, terealisasi senilai Rp5,5 triliun pada 2022, sebesar Rp27 triliun pada 2023, dan alokasi Rp40 triliun pada 2024.  

Per Mei 2024, dari total Rp40 triliun telah tersalurkan Rp5,5 triliun baik untuk pembangunan klaster infrastruktur dan non infrastruktur. 

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 1993-1998 sekaligus Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Soedradjad Djiwandono mengatakan perpindahan ibu kota Jakarta ke IKN harus dikaji dan dilihat betul dari berbagai aspek.

“Kembali lagi saya pernah mendengar dan setuju dengan pemindahan itu, hanya semestinya dipikirkan secara matang bagaimana pemindahan sampai seberapa jauh dan lain sebagainya,” katanya dalam acara Mid Year Banking & Economic Outlook 2024, Selasa, 2 Juli 2024.

Dia mencontohkan, pembangunan ibu kota Kamboja yang dinilai kurang berhasil karena tidak banyak diminati oleh warganya sendiri termasuk para pegawai di pemerintahan.

“Mau di tengah pada akhirnya tidak ada orang yang mau pindah ke sana. Sudah dibangun sejumlah gedung tapi orangnya tidak ada yang mau pindah. Pegawainya saja tidak mau, apalagi orang lain. Tentunya kita tidak mau seperti ini,” bebernya.

Baca juga: Jokowi Sebut Potensi IKN Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Pertanian Lokal, Ini Alasannya

Namun, kata dia, ada pula yang berhasil. Seperti negara tetangga Indonesia lainnya, yakni Malaysia. 

“Karena ada contohnya bagaimana manusia memindahkan ibu kota Kuala Lumpur sudah menjadi hasil yang bagus sekali,” bebernya.

Ia mengatakan, perpindahan ibu kota Jakarta ke IKN bukan menjadi masalah baru yang mengemuka belakangan ini. Sebab, rencana ini sudah muncul sejak dirinya duduk di kabinet pemerintahan. 

“Sejak saya masih di kabinet, sudah ada pembicaraan mengenai sebaiknya  bahwa Jakarta dipindahkan karena air laut semakin masuk ke wilayah Jakarta. Kalau kita mau mendapatkan air bersih, maka makin lama, makin dalam untuk melakukan pengeboran,” terangnya. (*)

Editor: Galih Pratama