Penerbitan Surat Utang Ditaksir Capai Rp158, 5 triliun di 2018

Jakarta – PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memprediksi penerbitan surat utang bakal lebih marak tahun depan. Analis Pefindo, Hendro Utomo memproyeksikan, angkanya bisa mencapai Rp155 triliun hingga Rp158, 5 triliun, yang terdiri dari Medium Term Note (MTN), Obligasi, dan sukuk.

“Dengan asumsi kondisi makro tetap sesuai dengan proyeksi 5,1 persen hingga 5,4 persen, inflasi terkendali, suku bunga stabil maka penerbitan surat utang di 2018, perkiraan Pefindo, ada di range Rp155 triliun – Rp158, 5 triliun,” ujar Hendro di Jakarta, Selasa, 21 November 2017.

Selain kondisi makro, lanjutnya, maraknya penerbitan surat utang tahun depan. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya surat utang yang telah jatuh tempo, sehingga diyakini akan banyak emiten yang melakukan refinancing untuk menutup jatuh tempo utang melalui penerbitan utang baru.

Seperti diketahui, hingga Oktober 2017 ini, Pefindo sendiri mencatat penerbitan surat utang sudah mencapai Rp137 triliun. Hendro menyebutkan masih ada sekira Rp26,8 triliun surat utang yang belum diterbitkan. Terdiri dari MTN sebesar Rp14,1 triliun, obligasi Rp7,8 triliun.

Selain itu, masih ada mandate rencana realisasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) sebesar Rp3,4 triliun, serta PUB baru sebsar Rp1,3 triliun. Disamping itu lanjutnya, Pefindo juga mencatat masih ada sukuk sebesar Rp200 miliar yang berlum diterbitkan.

“Peneribitan surat utang tahun ini, kita melihatnya capaian Oktober Rp137 triliun dengan tambahan mandate Rp 26,8 triliun, totalnya sekitar Rp163 triliun. Jadi Rp150 triliun mungkin masih bisa,” tutur Hendro.

Terlebih la juga mencermati besarnya porsi investor asing yang cukup signifikan untuk meningkatkan likuiditas dalam menyerap obligasi.

Namun, Hendro mengungkapkan bahwa investor asing seringkali menangguhkan investasi ke obligasi korporasi karena melihat risiko nilai tukar mata uang. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga jangka menengah. Selain itu, investor asing lebih menyukai investasi pada surat utang pemerintah karena mereka tidak memahami detail kinerja korporasi.

“Mereka belum familiar dengan emitennya, oleh karena itu harus terus dilakukan sosialisasi, untuk meningkatkan obligasi korporasi,” tandasnya. (*)