Jakarta – Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Suminto mengungkapkan, dana yang telah ditempatkan oleh pemerintah di perbankan hingga pertengahan September 2021, telah diterima oleh 5,38 juta debitur.
Kondisi ini tentunya diharapkan dapat mendorong UMKM bisa bangkit dan pemulihan ekonomi nasional juga berjalan semakin cepat.
“Berbagai program diberikan pemerintah untuk mendukung UMKM, di antaranya yang pertama adalah penempatan dana di perbankan, jadi sejak 2020, pemerintah menempatkan dana dengan biaya murah atau suku bunga murah di perbankan dimana suku bunganya dikurangi 100 bps atau dikurangi 1%, sehingga ini adalah dana murah bagi perbankan yang diharapkan perbankan melakukan leverage untuk mendukung dunia usaha termasuk UMKM,” ujar Suminto, saat menjadi pembicara di acara hybrid seminar Infobank BPR Awards 2021, yang diadakan di Yogyakarta, Rabu, 29 September 2021.
Jumlah debitur yang menerima dana murah pemerintah ini pun mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang tercatat hanya sebesar 4,7 juta debitur. Di samping penempatan dana murah di perbankan, terdapat juga pembiayaan ultra mikro melalui PNM dengan jumlah debitur sebesar 1,7 juta pada tahun 2020.
“Dan hingga April 2021 ini telah ada 800.000 debitur yang menerima dana pembiayaan ultra mikro ini. Pembiayaan ultra mikro ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi usaha ultra mikro yang belum dapat mengakses pembiayaan dari perbankan,” terang Suminto. (Steven Widjaja)
Poin Penting Kerusakan atau hang perangkat operasional seperti aplikasi kasir bisa menyebabkan gangguan bisnis serius… Read More
Poin Penting OJK menargetkan aset asuransi tumbuh 5-7 persen pada 2026, seiring optimisme kinerja sektor… Read More
Poin Penting OJK memproyeksikan kredit perbankan 2026 tumbuh 10–12 persen, lebih tinggi dibanding target 2025… Read More
Poin Penting Kekerasan debt collector dan maraknya jual beli kendaraan STNK only menggerus kepercayaan publik,… Read More
Poin Penting OJK menegaskan peran penagihan penting menjaga stabilitas industri pembiayaan, namun wajib diatur rinci,… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya sidak dua perusahaan baja di Tangerang yang diduga menghindari pembayaran PPN… Read More