Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara, Basuki Purwadi menyampaikan realisasi pendanaan pengadaan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN). (Foto: Irawati)
Jakarta – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mencatat total realisasi pendanaan pengadaan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada periode Januari hingga 25 Agustus 2023 mencapai Rp10,378 triliun, angka tersebut naik 120 persen dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama yaitu sebesar Rp8,851 triliun.
Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara, Basuki Purwadi mengungkapkan bahwa penyerapan dana terbesar dari PSN di tahun ini adalah pendanaan untuk jalan tol sebanyak 52 proyek.
“Yang terbesar pendanaannya masih untuk jalan tol, karena jalan tol paling banyak itu menyerap sebesar Rp8,224 triliun,” ujar Basuki dalam Taklimat Media LMAN, Senin 28 Agustus 2023.
Lebih lanjut, dia merinci, angka terbesar kedua untuk pendanaan PSN yaitu pendanaan untuk bendungan sebesar Rp1,162 triliun sebanyak 28 proyek. Selanjutnya, pendanaan irigasi dengan 5 proyek sebesar Rp29,114 miliar.
Kemudian, pendanaan air baku dengan 1 proyek sebesar Rp11,993 miliar, jalur Kereta Api (KA) sebesar Rp226,169 miliar sebanyak 9 proyek, pelabuhan sebesar Rp975 juta dengan 1 proyek, serta IKN dengan 7 proyek sebesar Rp723,787 miliar.
Sebagai informasi, total alokasi pendanaan LMAN sebesar Rp144,466 triliun terhitung dari awal LMAN berdiri. Demikian yang sudah direalisasikan hingga saat ini sebesar Rp116,046 triliun.
“Berapa dari Rp144,46 triliun yang sudah direalisasikan? yang sudah direalisaikan adalah Rp116 triliun, ini jumlah yang sangat besar dan ini bersumber dari APBN, artinya dari uang yang dikumpulkan dari masyarakat yang dimkasudkan kembali untuk masyarakat,” pungkasnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More