Ekonomi dan Bisnis

Pencaplokan PGN oleh Pertamina Bisa Rusak Iklim Investasi

Jakarta–Kinerja saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) masih tercatat negatif. Ketidakjelasan akan rencana akuisisi emiten tersebut oleh Pertamina salah satu penyebabnya.

Analis equity untuk sektor energi dari Samuel Sekuritas, Adrianus Bias Prasuryo beranggapan, rencana pembentukan holding BUMN migas dengan adanya change of controlling shareholder atau perubahan di pemegang saham mayoritas bisa merusak iklim investasi indonesia.

“Hal ini menciptakan ketidakpastian berinvestasi di Indonesia. Investor kan menginvestasikan uangnya di PGN dan puas dengan kinerja PGN, salah satunya karena yakin PGN didukung oleh pemerintah dan dikelola secara transparan dan profesional,” katanya kepada wartawan, Kamis, 11 Agustus 2016.

Menurutnya arah ekspansi dan kinerja PGN bisa terkendala oleh rumor perubahan kepemilikan saham mayoritas. Apalagi jika dividen yang diberikan PGN kepada negara dan market berubah.

Sampai saat ini sendiri harga saham PGN masih bisa meningkat. Namun rumor akan perubahan kepemilikan saham mayoritas dari yang tadinya milik Negara menjadi milik Pertamina membuat harga sahamnya jatuh.

Market jelas disappointed jika ada change of controlling shareholder. Namun memang rumor tersebut membuat market hanya menunggu tanpa bereaksi,” ungkapnya.

Berbeda jika memang sudah diputuskan dalam RUPS. Menurut Adrianus, ketika sudah dijelaskan dalam RUPS maka investor mengerti jelas bagaimana arah dan rencana PGN ke depan setelah diakuisisi Pertamina.

Dalam catatan, PGN menyetor dividen, pajak, dan iuran BPH Migas kepada pemerintah sebesar Rp30,5 triliun dalam delapan tahun terakhir atau periode 2007-2014. Setoran dividen PGN ke pemerintah terus meningkat seiring dengan kinerja yang baik dicatatkan pleh perusahaan.

Sementara itu Ketua Fraksi PDIP di DPR, Hendrawan Supratikno mengungkapkan roadmap holding sektor energi dari Kementerian BUMN harus jelas. Terutama akuisisi PGN oleh Pertamina

“Karena bakal menimbulkan inefisiensi jika tidak jelas. Meskipun ini baru wacana, tapi jika mau berhasil dan efisien, harus jelas roadmap dan kebijakannya,” kata Hendrawan.

Menurutnya Komisi VI DPR harus mengetahui rencana jelas proses holding energi. Kemudian Komisi XI bisa masuk untuk membantu proses pendanan jika dibutuhkan. (*) Dwitya Putra

 

 

Editor: Paulus Yoga

Paulus Yoga

Recent Posts

Dukung Digitalisasi Bisnis, Unifiber Luncurkan NOC Berskala Internasional

Jakarta - Unifiber, lini bisnis infrastruktur digital di bawah naungan PT Asianet Media Teknologi (Asianet),… Read More

35 mins ago

Pasarkan Produk Reksa Dana, Bank INA Kolaborasi dengan Sequis Aset Manajemen

Jakarta – PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank INA) menjalin kerja sama strategis dengan PT… Read More

1 hour ago

Bank DKI Tegaskan Pentingnya Peran ‘CISO’ dalam Keamanan Siber

Jakarta - Serangan siber bisa datang kapan saja dan di mana saja. Pelaku usaha di… Read More

1 hour ago

Trump Effect Bikin Harga Bitcoin Cetak Rekor ATH, Tembus Level USD74.874

Jakarta – Harga bitcoin (BTC) mencetak rekor tertinggi sepanjang masa atau all time high (ATH)… Read More

2 hours ago

Bangunan Hijau Sokong Operasi Keberlanjutan Bank Mandiri

Jakarta - Bank Mandiri terus memperkuat komitmen dalam mengurangi jejak karbon dari kegiatan operasionalnya, salah… Read More

2 hours ago

Pengendali Saham KB Bank Biayai Operasi Jantung 10 Anak RI di Korea

Jakarta - KB Kookmin Bank, pemegang saham pengendali KB Bank, memberikan bantuan medis berupa biaya… Read More

2 hours ago