Pemprov DKI Tunda Kenaikan Tarif Transjakarta, Ini Alasannya

Poin Penting

• Pemprov DKI menunda kenaikan tarif tahun ini atas arahan pemerintah pusat untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi.
• Dishub dan manajemen Transjakarta mengusulkan tarif naik dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 demi menjaga keseimbangan subsidi dan layanan.
• Anggaran subsidi 2026 sebesar Rp3,7 triliun dinilai belum cukup, sehingga Pemprov akan menambah sekitar Rp1,1 triliun lewat APBD Perubahan agar layanan tetap optimal.

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan bahwa kenaikan tarif transjakarta ditunda tahun ini. Hal ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Kenaikan itu (tarif Transjakarta) ditunda karena ada permintaan dari pemerintah pusat. Ini lebih kepada pertimbangan situasi ekonomi yang kurang baik, kurang kondusif. Terus kemudian kita harus pertimbangkan daya beli masyarakat,” ujar Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Yoga, dalam Diskusi Catatan Transportasi Awal Tahun 2026, di Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026.

Menurutnya, pemerintah pusat yang sejatinya akan menentukan kapan kenaikan tarif angkutan massal tersebut berlaku.

Saat ini, tarif Transjakarta sendiri sebesar Rp3.500, yang sudah bertahan lebih dari dua dekade. Adapun Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bersama manajemen PT Transportasi Jakarta (Transjakarta)  mengusulkan penyesuaian harga tiket TransJakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000. 

Usulan kenaikan tarif tersebut tak lain untuk menjaga keseimbangan subsidi dan layanan publik.

Baca juga: Airlangga Pede Negosiasi Tarif Dagang RI-AS Rampung Akhir 2025

Nirwono menambahkan, meski belum menaikkan tarif Transjakarta, namun Pemprov DKI Jakarta menganggarkan subsidi Rp3,7 triliun untuk menjaga tarif Transjakarta tetap terjangkau. 

Namun, pagu tersebut lebih rendah dari realisasi anggaran 2025, Rp4,1 triliun. Padahal, untuk mempertahankan tingkat layanan yang serupa dengan 2025, dibutuhkan anggaran Rp4,8 triliun. 

“Kalau anggarannya hanya Rp3,7 triliun, maka ada dua pilihan, layanannya turun atau layanannya berhenti di tengah tahun. Tentu ini tidak kita inginkan,” bebernya.

Baca juga: Gebyar Awal Tahun, PLN Beri Promo Tambah Daya Diskon 50 Persen

Oleh karena itu, Pemprov DKI pun berencana menambah anggaran melalui APBD Perubahan yang bakal dibahas pada pertengahan tahun.

“Selisih anggaran sekitar Rp1,1 triliun akan dimasukkan dalam APBD Perubahan, sehingga layanan Transjakarta tetap sama dengan 2025 sampai akhir tahun,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa wacana kenaikan tarif Transjakarta sebagai dampak efisiensi transfer anggaran ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Dirinya mengaku telah mendengar adanya usulan kenaikan tarif Transjakarta menjadi Rp5 ribu – Rp7 ribu. (*)

Editor: Yulian Saputra