Ekonomi dan Bisnis

Pemprov DKI Jakarta Tawarkan 35 Proyek di JIF 2024, Nilainya Tembus Rp300 Triliun

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, menawarkan 35 proyek di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada ajang Jakarta Investment Festival (JIF) 2024. Adapun nilai proyek tersebut ditaksir mencapai lebih dari Rp300 triliun

Kepala DPMPTSP DKI Jakarta Benni Aguscandra mengatakan jumlah proyek tersebut naik dibanding tahun sebelumnya. Untuk status proyeknya, kata Benni, ada yang sudah siap ditawarkan ke investor dan ada juga dalam tahap market sounding atau penjajakan minat pasar.

“Jumlah proyeknya beragam dan memang bertambah dari tahun lalu, ada yang operator BUMD dan BULD,” ujar Benni dalam konferensi pers virtual, Rabu, 19 Juni 2024.  

Baca juga: Bela Bahlil Soal Investor Asing Belum Masuk ke IKN, Menteri Suharso: Masih Wait and See

Beni merinci, untuk BUMD dan BLUD yang berpartisipasi meliputi PT MRT Jakarta, PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ), PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Perumda Sarana Jaya, PT. Pembangunan Jaya Ancol, Perumda PalJaya, PT Jakarta Tourisindo (Jakarta Experience Board), PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), Perumda PAM Jaya, dan Jakarta Asset Management Centre (JAMC).

“Lalu, ada beberapa proyek yang kita kolaborasikan dengan pihak swasta, seperti di bidang-bidang telekomunikasi, properti, tourism dan lainnya,” ujarnya.

Sementara, Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta juga turut mendukung terselenggaranya JIF 2024 yang digelar mulai Juni hingga September ini.

Deputi Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta, Sahminan mengatakan pihaknya akan terus bersinergi dengan Pemprov DKI dalam menyukseskan JIF 2024. Oleh karenanya, BI DKI Jakarta akan melakukan promosi proyek potensial JIF 2024 ke beberapa kantor perwakilan BI di luar negeri.

“Promosi yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi di lima kantor perwakilan BI di luar negeri. Di antaranya Singapura, Tokyo, Beijing, London, dan New York. Kita akan promosikan untuk menjaring calon investor potensial ke DKI Jakarta,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Saminan, dari sisi sistem pembayaran, BI selalu berinovasi dalam memudahkan para investor, terutama dari luar negeri dalam bertransaksi. Untuk mendukung perdagangan dan investasi internasional, BI sendiri telah memperluas layanan transaksi dengan QRIS cross border dan Local Currency Transaction (LCT).

Baca juga: KEK Tanjung Sauh Batam Ditargetkan Raup Investasi Rp199,6 Triliun

“Saat ini, QRIS cross border saat ini bisa digunakan di negara tetangga seperti  di Malaysia, Thailand, dan Singapura. Sehingga kalau ada investor datang dari negara tersebut, bisa transaksi dengan QRIS cross border tadi,” ungkapnya.

Adapun, LCT telah berlaku dengan Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok. BI juga telah menandatangani kesepakatan LCT dengan Singapura dan Korea Selatan.

“Kita tahu kan kedua negara ini sebagai sumber investor untuk Indonesia. Sehingga nantinya dengan JIF 2024 bisa mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di Jakarta,” ungkapnya. (*)

Galih Pratama

Berkecimpung di industri media sejak 2014. Saat ini di infobanknews.com bertugas menulis dan menyunting artikel yang berkaitan dengan isu ekonomi, perbankan, pasar modal hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

2 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

3 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

3 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

3 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

4 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

6 hours ago