Jakarta – Bantuan Sosial Covid-19 menjadi salah satu langkah pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi. Selain penyaluran, penggunaan bansos oleh masyarakat juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, Pemerintah Kota Bogor terus berupaya untuk melakukan pengawasan pada penggunaan bantuan sosial Covid-19.
Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan pihaknya memiliki mekanisme monitoring yang bisa memantau pembelanjaan bansos. Monitoring tersebut dilakukan oleh aparatur wilayah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Selain itu, pihaknya juga kerap melakukan survei dan sidak untuk memastikan penggunaan bansos.
“Kami juga melakukan survei mendalam pada penerima bantuan tentang penggunaan bansos. Lalu, kita juga sering melakukan sidak di pasar-pasar dan bertanya tentang pengunaan bansos,” ujar Bima Arya dalam diskusi virtual melalui kanal YouTube Lawan Covid19 ID, Rabu, 3 Januari 2021.
Lebih lanjut, Bima menyebut, ada sanksi tertentu apabila penerima bantuan tertangkap tangan menyalahgunakan bansos. Sanksi-sanksi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan warga dan menjaga penggunaan bantuan sosial agar tidak disalahgunakan.
“Kalau penerima bantuan tertangkap tangan menggunakan bansos untuk barang-barang konsumtif dan bisa dibuktikan, bisa saja dicoret dari daftar penerima bantuan,” tegas Bima.
Lebih lanjut, Pemerintah Kota Bogor berjanji akan terus berupaya meningkatkan kualitas penyaluran bansos. Bima akan terus memastikan warga terinformasi dengan baik terkait penyaluran bantuan, serta masuk dalam sistem data pemerintah, sehingga penyaluran bansos berjalan lancar. (*) Evan Yulian Philaret
Senior Vice President Corporate Banking Group BCA Yayi Mustika P tengah memberikan sambutan disela acara… Read More
Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengapresiasi kesiapan PLN dalam… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah melaporkan hingga 20 Desember 2024, Indonesia Anti-Scam… Read More
Jakarta - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) membidik penambahan sebanyak dua juta investor di pasar… Read More
Jakarta - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) masih mengkaji ihwal kenaikan PPN 12 persen… Read More
Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi… Read More