Pemindahan Ibu Kota Akan Berdampak ke Pembangunan Infrastruktur

Jakarta – Kantor Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta menilai, pemindahan ibu kota Indonesia ke depan akan berdampak terhadap perekonomian daerah DKI Jakarta.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Hamid Ponco Wibowo usai menghadiri acara “Seminar Diseminasi Laporan Perekonomian DKI Jakarta” di Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019.

“Artinya dari sisi infrastruktur tentu akan berdampak, karena ada yang baru nanti pembangunan akan lari ke sana tapi dari sisi bisnis akan tetap di sini,” kata Hamid.

Dirinya menilai, segmen bisnis di DKI Jakarta akan tetap tumbuh bila ibu kota dipindah. Sebab, Pemerintah merencanakan pemindahan sektor administrasi yang akan pindah ke ibu kota yang baru.

“DKI ini pusat ekonomi bisnis rasanya sudah di sini tentu yang ke sana (pindah) lebih ke administrasi pemerintahan. Negara lain juga seperti itu,” tambah Hamid.

Sebagai informasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas)
menargetkan pemindahan ibuk dari DKI Jakarta ke salah satu kota di Kalimantan akan selesai pada tahun 2024.

Bappenas juga memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke kota lain di luar Pulau Jawa sekitar Rp323 triliun hingga Rp466 triliun. (*)

 

Editor: Rezkiana Np

Suheriadi

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

5 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

5 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

5 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

5 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

6 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

8 hours ago