Jakarta — Angka konsumsi masyarakat pada awal tahun dinilai masih akan cukup tinggi, bahkan bisa lebih tinggi dari 5,05 persen hingga semester I-2019. Hal tersebut seiring pada konsumsi rumah tangga akan terpengaruh oleh penyelenggaraan Pemilu.
Hal tersebut disampaikan oleh Ekonom Bank DBS Masyita Crystallin pada acara 100 Ekonom Perempuan Memandang Indonesia Kedepan. Dirinya menilai, stabilitas harga kebutuhan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir ini masih terkendali hal tersebut tercermin dari Inflasi hanya berkisar 3-3,5 persen, bahkan Maret tahun ini hanya 2,47 persen.
“Investasi juga diperkirakan lebih tinggi, tetapi impornya tidak akan setinggi tahun lalu,” kata Masyita di Hotel Atlet Century Park Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019.
Masyita menambahkan pemerintah bahkan membangun penyebaran kawasan ekonomi dari barat hingga ke timur, tidak hanya sekadar di Jawa saja, sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur industri.
“Dengan demikian, ke depan pemerintah sudah meletakan dasar untuk pengembangan perekonomian yang cepat dan lebih merata, yaitu kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan kawasan pariwisata strategis nasional,” tambah Masyita.
Dia menilai, pemerintah perlu melakukan diversifikasi struktur ekspor dari kebergantungan terhadap ekspor komoditas, serta meningkatkan ekspor dengan value added yang tinggi. Selain itu juga perlu melakukan revitalisasi sektor manufaktur berorientasi ekspor dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. (*)
Poin Penting Harga emas global bergerak fluktuatif dipengaruhi faktor ekonomi, inflasi, suku bunga, dan geopolitik… Read More
Poin Penting BGN meminta maaf atas insiden keamanan pangan dalam program MBG di SPPG Pondok… Read More
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pelaksanaan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 berhasil menghimpun… Read More
Poin Penting WOM Finance menetapkan pembagian dividen tunai maksimal 30 persen dari laba bersih 2025,… Read More
Poin Penting BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia resmi mengumumkan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi… Read More
Poin Penting DPR menyoroti perlunya kebijakan kredit yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama pelaku UMKM… Read More