Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa program bansos pangan beras gratis kepada masyarakat berpendapatan rendah akan terus bergulir.
“Bulan Januari sudah terima (bansos beras gratis)? Berarti nanti Februari dapat lagi, Maret dapat lagi. Siapa yang enggak setuju? April dapat lagi, Mei dapat lagi, Juni dapat lagi,” kata Jokowi, saat menyerahkan bantuan pangan cadangan beras kepada 1.064 keluarga penerima manfaat (KPM) di Tangerang Selatan, Banten, dikutip Selasa, 20 Februari 2024.
Baca juga: Duh! Beras Mulai Langka dan Mahal, Gara-Gara Bansos Pangan?
Eks Wali Kota Solo itu mengatakan, setelah bulan Juni, bansos beras gratis akan dilanjutkan apabila anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencukupi.
“Nanti setelah Juni, kita lihat APBN-nya mencukupi tidak. Kalau mencukupi dilanjutkan lagi. Berarti sudah terima semua? Sudah terima semuanya,” jelasnya.
Jokowi menjelaskan, bantuan beras gratis tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat di tengah kenaikan harga pangan utamanya beras secara global yang masih terjadi hingga saat ini.
Baca juga: Stok Beras Premiun Langka di Ritel Modern, Wapres Perintahkan Hal Ini
“Kenapa (harganya) naik? Karena ada yang namanya perubahan iklim, perubahan cuaca, sehingga banyak yang gagal panen padahal yang makan tetap, produksinya berkurang, sehingga harganya menjadi naik,” bebernya.
Oleh karena itu, pemerintah memberikan bansos beras gratis ini agar meringankan masyarakat semuanya karena terjadi kenaikan harga beras. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting ALTO luncurkan ASKARA Connect dan ASKARA Collab untuk mengintegrasikan pemantauan, pengelolaan, dan analisis… Read More
Poin Penting optimistis pertumbuhan KPR tetap positif dalam 3–5 tahun ke depan, dengan target peningkatan… Read More
Poin Penting ALTO Network memproses ~30 juta transaksi per hari hingga Maret 2026, dengan kontribusi… Read More
Poin Penting RUPST OCBC sepakat untuk membagikan dividen tunai Rp1,03 triliun atau Rp45 per saham… Read More
Poin Penting ALFI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi regulasi KBLI 2025 karena dinilai memicu inefisiensi dan… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN menurun ke bawah 10%, dari sebelumnya sekitar 26%, dengan target… Read More