Moneter dan Fiskal

Pemerintah Umumkan Diskon Tarif Listrik dan Tiket Pesawat per 5 Juni 2025, Simak Detailnya

Jakarta – Pemerintah akan segera meluncurkan enam paket kebijakan ekonomi sebagai upaya untuk mendorong daya beli masyarakat serta perekonomian domestik di kuartal II dan kuartal III 2025, yang targetnya akan berlaku pada 5 Juni 2025 mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa dirinya sudah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan paket kebijakan tersebut. Adapun saat ini kementerian terkait tengah mempersiapkan regulasinya.

“Ada bantuan-bantuan untuk menunjang daya beli itu sedang dipersiapkan, nanti akan diberlakukan per 5 Juni. Jadi kita akan siapkan ada 6 paket. Sekarang masing-masing kementerian mempersiapkan regulasinya. Kemarin saya sudah laporkan ke Pak Presiden. Sehingga mudah-mudahan ini segera diumumkan kalau regulasi di masing-masing kementeriannya selesai,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantornya, Jumat, 23 Mei 2025.

Baca juga: BPKH Distribusikan Pemanfaatan Daging Dam Jemaah Haji untuk Umat di Indonesia

Airlangga merinci enam paket kebijakan tersebut, di antaranya diskon tiket pesawat dan tarif tol dalam rangka libur pergantian tahun ajaran anak sekolah. Kemudian, diskon tarif tenaga listrik yang skemanya akan sama seperti sebelumnya yakni diberikan diskon sebesar 50 persen, namun hanya untuk pelanggan rumah tangga dengan daya hingga 1.300 VA (Volt Ampere).

Selanjutnya, bantuan subsidi upah (BSU) tetapi jumlahnya tidak sebesar pada era pandemi Covid-19 yang senilai Rp600 ribu, dengan persyaratan masyarakat yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta. Lalu, penebalan bantuan sosial (bansos), hingga iuran Jaminan Kecelakaan Kerja yang kembali dilanjutkan.

“Jadi kita kan Lebaran tahun baru kemarin kan terlalu dekat, itu di kuartal I-2025. Sehingga kita perlu mendukung (motor penggerak ekonomi) untuk yang kuartal II dan kuartal III,” imbuhnya.

Baca juga: Titah Sri Mulyani ke Dirjen Pajak Baru Bimo Wijayanto: Perbaiki Sistem Coretax

Sementara, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menambahkan bahwa enam paket kebijakan ekonomi ini bertujuan untuk mendorong daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2025. Pasalnya, motor penggerak ekonomi domestik mayoritas masih berada di konsumsi rumah tangga.

“ini memang perencanaan strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita. Kan event-nya ada liburan Juni-Juli, makanya event liburan Juni-Juli kita manfaatkan. Jadi strategi pemerintah untuk membangun daya beli masyarakat, mendorong spending, karena kan Ramadan dan Idulfitri-nya kan sudah geser ke kuartal I dan di awal kuartal II kemarin,” pungkas Susi.

Susi pun optimistis pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2025 akan tumbuh di kisaran angka 5 persen, meski ekonomi dan geopolitik global sedang dihadapkan dengan ketidakpastian.

“Ya, mudah-mudahan kan masih di angka 5 persen. Kan kita semuanya menjaga angka psikologis. Apa pun upaya kita, kita kalau bisa tetap baseline-nya di 5 persen. Walaupun globalnya kan juga enggak mudah, kondisi dan situasi geopolitik global, market, rantai pasok semuanya kan seperti ini,” bebernya. (*)

Editor: Yulian Saputra

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Gebyar Ramadan Keuangan (GERAK) Syariah 2026 menghimpun dana sebesar Rp 6,83 triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pelaksanaan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 berhasil menghimpun… Read More

7 hours ago

Catat! Ini Jadwal Pembagian Dividen WOM Finance

Poin Penting WOM Finance menetapkan pembagian dividen tunai maksimal 30 persen dari laba bersih 2025,… Read More

13 hours ago

Free Float 15 Persen Mulai Berlaku, Banyak Emiten yang Terancam Delisting?

Poin Penting BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia resmi mengumumkan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi… Read More

13 hours ago

DPR Minta Bank Sumut Tingkatkan Penyaluran Kredit UMKM

Poin Penting DPR menyoroti perlunya kebijakan kredit yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama pelaku UMKM… Read More

15 hours ago

Ketidakpastian Hukum di Sektor Keuangan: Ketika Risiko Dikriminalisasi dan Harga Dianggap Kartel

Oleh Anto Prabowo, Dosen FEB UNS Solo DI tengah dinamika kebijakan ekonomi nasional, munculnya dua… Read More

1 day ago

Cetak SDM Unggul, BSN Gandeng Universitas Terbuka

Dalam program tersebut, BSN memberikan dukungan pembiayaan pendidikan bagi pegawai aktif yang memenuhi kriteria, baik… Read More

1 day ago