Jakarta- Beberapa waktu lalu Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data penduduk miskin di Indonesia yang telah mencapai 26,58 juta orang atau 10,12 persen pada September 2017.
Berdasarkan data tersebut, tercatat jumlah penduduk miskin berdasarkan persentase pulau masih ditempati yang tertinggi ialah Pulau Maluku dan Papua sebesar 21,23 persen.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku pihaknya di Pemerintahan akan terus melakukan berbagai macam program guna menurunkan tingkat kemiskinan di daerah Timur Indonesia.
“Tingkat kemiskinan juga turun, kita lihat tingkat kemiskinan di daerah terutama di Jawa mengalami penurunan. Ini adalah tren positif dan kita berharap dengan seluruh program pengetasan kemiskinan dan pembangunan, akan bisa menurunkan tingkat kemiskinan tidak hanya di pulau jawa tapi di pulau lain,” ungkap Sri Mulyani pada konfrensi pers di Kantor Kementrian Keuangan Jakarta, Selasa 2 Januari 2018.
Tak hanya itu, pihaknya juga telah menganggarkan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp81,7 triliun. Di mana Papua mendapatkan anggaran sebesar Rp59,5 triliun, sedangkan Maluku sebesar Rp22,2 triliun.
“Untuk daerah tersebut di 2017 aloaksinya totalnya Rp81,7 triliun terdiri dari Papua dan Papua Barat Rp59,5 triliun serta Maluku dan Maluku Utara Rp22,2 triliun. Jauh lebih besar ketimbang di Sulawesi maupun Kalimantan. Kalimantan hanya Rp77,7 triliun. Dan apalagi dibanding NTT NTB dan Bali,” tambah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Budiarso Teguh Widodo.
Bahkan untuk mempercepat pemerataan, Kementerian Keuangan juga telah mengubah formula dana desa dengan alokasi yang lebih besar untuk wilayah yang memiliki indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan tertinggi. (*)
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More