Sentimen Perang Dagang AS Buat Rupiah Anjlok Rp14.700
Jakarta–Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, saat ini pihak pemerintah belum menginginkan adanya pembahasan mengenai penyederhanaan mata uang rupiah (redenominasi). Ia menilai, pemerintah lebih fokus untuk mementingkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 (RAPBN-2018) yang dirasa perlu untuk dibahas.
“Saya ingin mengatakan, silakan ini dijadikan wacana, tapi kami akan tunda dulu. Mungkin untuk saat ini, saya anggap redenominasi tidak kami diskusikan dulu lah. Karena saya lebih fokus pada RAPBN 2018,” kata Sri Mulyani pada acara diskusi medan merdeka di kantor Menkominfo, Jakarta, Kamis, 27 Juli 2017.
Baca juga: Ini 3 Syarat Pemerintah Bisa Terapkan Redenominasi
Sri mulyani menilai, saat ini pemerintah masih menunda pengajuan RUU redenominasi atau penyederhanaan mata uang rupiah ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017. “Saya rasa itu (redenominasi) bagus. Tapi saat ini pemerintah belum berpikiran untuk menyampaikan RUU itu,” tukasnya.
Sri Mulyani menambahkan, selain pembahasan RAPBN-2018 yang sedang dikejar pemerintah, masih banyak RUU bidang perekonomian lain di dalam Prolegnas 2017 yang mengantre untuk dibahas bersama DPR. Di mana masih ada sekitar 14-15 RUU yang sudah masuk Prolegnas 2017 dan diprioritaskan dibahas bersama DPR.
Sebelumnya, pada kesempatan terpisah, Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardjojo berniat mendorong RUU Redenominasi masuk ke Prolegnas 2017. Hal itu karena Agus menilai perekonomian Indonesia tengah membaik. (*)
Editor: Paulus Yoga
Jakarta - Bank Mandiri terus memperkuat dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dengan menghadirkan Livin’ Fest… Read More
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More
Poin Penting Sebanyak 40 perusahaan dan 10 tokoh menerima penghargaan Investing on Climate 2025 atas… Read More