Pemerintah Teken 27 Kontrak Sektor Pertahanan Senilai Rp33 Triliun

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung prosesi penandatanganan 27 kontrak dengan industri pertahanan dan upgrading 20 Rumah Sakit TNI senilai Rp33 triliun.

Penandatanganan kontrak bersama ini menjadi penegasan nyata atas komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang tangguh dan modern.

Adapun 27 kontrak bersama tersebut melibatkan Kementerian Pertahanan dengan para mitra penyedia barang dan jasa pertahanan yang merupakan BUMN dan BUMS, yakni:

1. PT PAL Indonesia;
2. PT Dirgantara Indonesia;
3. PT Pindad;
4. PT LEN Industri;
5. PT Dahana;
6. PT Republik Defens Indonesia;
7. PT Praba Cipta Mandiri;
8. PT Nusantara Turbine Propulsi;
9. PT Agrapana Nugraha Katara;
10. PT Tesco Indomaritim;
11. PT Indonesia Defence Systems;
12. PT Aggiomultimex International Grup;
13. PT Sapta Cakra Manunggal;
14. PT Mitra Harapan Abadi;
15. PT Mulia Buana Dharma Trans;
16. PT Ellips Projects UK,
17. PT Noahtu Shipyard.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menyaksikan penandatanganan MoU antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dan Sekretaris Industri Pertahanan Turki Haluk Gorgun tentang kerja sama Pengadaan Pesawat Jet Tempur Generasi ke-5.

Baca juga : DPR Serahkan Keputusan Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) ke Prabowo

Kehadiran Presiden Prabowo dalam prosesi penandatanganan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam industri pertahanan nasional.

Dalam sambutan, Prabowo menegaskan pentingnya kekuatan pertahanan sebagai salah satu penjamin keselamatan bangsa.

“Keselamatan suatu bangsa harus dijamin oleh pertahanan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki perang. Tapi sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau investasi terhadap pertahanannya sendiri biasanya kedaulatannya dirampas, biasanya kemerdekaannya dirampas, biasanya bangsa itu menjadi bangsa budak,” bebernya.

Baca juga : Struktur Badan Penerimaan Negara Ternyata Sudah Disusun Sejak Kampanye Prabowo

Dalam konteks geopolitik, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki ambisi untuk menjadi kekuatan militer global. Oleh sebab itu, Indonesia memilih jalur nonblok dan netralitas sebagai kebijakan utama luar negeri.

“Kita ingin menjadi tetangga yang baik dengan semua tetangga kita, tetangga langsung, menengah, dan bahkan tetangga dari jauh,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo pun mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan kemakmuran dan perdamaian global. Presiden Prabowo menekankan bahwa perang adalah pilihan terakhir bangsa Indonesia, namun bila terpaksa, bangsa Indonesia tidak akan mundur.

“Saya tegaskan bagi kita, perang itu adalah yang terakhir. Kita perang hanya kalau terpaksa. Tapi kalau terpaksa, kita punya ajaran daripada nenek moyang kita. Lebih baik kita mati, daripada dijajah kembali,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama