Categories: Keuangan

Pemerintah Tawarkan Sukuk Rp4 Triliun

Jakarta–Pemerintah akan kembali melakukan lelang penjualan lima seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/sukuk negara) pada Selasa, 26 Januari 2016. Melalui lelang ini, pemerintah memasang target indikatif sebesar Rp4 triliun. Dana tersebut rencanannya akan dialokasikanuntuk memenuhi sebagian target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Kelima seri sukuk yang akan dilelang terdiri atas seri SPN-S 13072016 (reopening), PBS006 (reopening), PBS009 (reopening), PBS011 (reopening), dan PBS0012 (new issuance). Lelang akan dibuka pada 26 Januari 2016 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada pukul 12.00 WIB. Hasilnya akan diumumkan pada hari yang sama, sedangkan setelmen akan dilakukan pada 28 Januari 2016.

Secara rinci, sukuk seri SPN-S 13072016 akan jatuh tempo pada 13 Juli 2016, menawarkan imbalan diskonto. Penerbitan sukuk ini menggunakan akad ijarah sale and lease back dengan underlying asset Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan.

Sementara itu, sukuk seri PBS006 akan jatuh tempo pada 15 September 2020 dan menawarkan imbalan sebesar 8,25 persen. Seri PBS009 akan jatuh tempo pada 25 Januari 2018, menawarkan imbalan 7,75 persen. Seri PBS011 akan jatuh tempo pada 15 Agustus 2023, menawarkan imbalan 8,75 persen. Terakhir, seri PBS012 akan jatuh tempo pada 15 November 2021, menawarkan imbalan fixed rate.

Penerbitan keempat seri sukuk tersebut menggunakan akad ijarah asset to be leased, dengan underlying asset proyek/kegiatan dalam APBN 2016.

Dalam keterangannya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyatakan bahwa lelang ini bersifat terbuka (open auction) dengan metode harga beragam (multiple price). Pada prinsipnya, semua pihak baik investor individu maupun institusi dapat menyampaikan penawaran pembeliannya (bids). Namun, dalam pelaksanaannya, penyampaian bids harus melalui peserta lelang yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan.(*) Ria Martati

Apriyani

Recent Posts

Daftar Lengkap UMP 2026 di 36 Provinsi, Siapa Paling Tinggi?

Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More

5 hours ago

UMP 2026 Diprotes Buruh, Begini Tanggapan Menko Airlangga

Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More

5 hours ago

Aliran Modal Asing Rp3,98 Triliun Masuk ke Pasar Keuangan RI

Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More

6 hours ago

Jasindo Ingatkan Pentingnya Proteksi Rumah dan Kendaraan Selama Libur Nataru

Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More

1 day ago

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Selamatkan Kekayaan Negara

Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More

1 day ago

Bank Mandiri Berikan Relaksasi Kredit Nasabah Terdampak Bencana Sumatra

Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More

1 day ago