Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono. (Foto: Istimewa)
Jakarta – Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyebutkan pemerintah menarik utang baru mencapai Rp556,6 triliun sepanjang 2024.
Thomas menjelaskan pembiayaan utang tersebut lebih rendah sebesar Rp91,5 triliun dari target dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar Rp648,1 triliun.
“Meskipun realisasi defisit 2,29 persen sama dengan APBN, pembiayaan utang dapat diturunkan hingga Rp91,5 triliun,” kata Thomas dalam APBN KiTa, dikutip, Selasa 7 Januari 2025.
Thomas menyebutkan bahwa penurunan tersebut didukung bauran pembiayaan utang yang terkendali dan pembiayaan non utang yang produktif dan efektif.
Secara rinci, pembiayaan utang terdiri dari pembiayaan anggaran Rp553,2 triliun dan pembiayaan non-utang yang negatif Rp3,4 triliun.
Baca juga: Kelola Utang Jatuh Tempo 2025, Ini yang Dilakukan Pemerintah
Baca juga: Indef Soroti Masalah Fiskal yang Bikin Utang RI Makin Bengkak
Di samping itu, dapat dibentuk sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp45,4 triliun yang mendukung bantalan (buffer) bagi APBN 2025.
Sebagai informasi, Kemenkeu melaporkan realisasi APBN mengalami defisit Rp507,8 triliun di 2024 atau 2,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kemudian, pendapatan negara hingga akhir Desember mencapai Rp2.842,5 triliun atau 101,4 persen dari APBN. Angka ini naik sebesar 2,1 persen yoy. Artinya, negara berhasil melampaui target UU APBN 2024 sebesar Rp2.802 triliun.
Kemudian dari sisi belanja, Menkeu mencatat belanja negara terealisasi Rp3.350,3 triliun atau 100,8 persen dari target, naik 7,3 persen yoy. Angka ini melampaui target UU APBN 2024 sebesar Rp 3.412 triliun. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Ombudsman dorong Bank Jambi segera memulihkan layanan digital demi kenyamanan dan keamanan seluruh… Read More
Poin Penting Hingga Januari 2026, realisasi belanja pemerintah pusat capai Rp131,9 triliun, melonjak 53,3 persen… Read More
Oleh Hendra Febri, S.H., M.H, Praktisi Hukum, Banker, dan Lawyer PADA 4 Februari 2026, Pemerintah… Read More
Poin Penting Pinjol melonjak jelang Lebaran 2026, didorong kebutuhan konsumtif dan faktor psikologis seperti FOMO,… Read More
Poin Penting Pajak Januari 2026 Rp116,2 triliun, naik 30,7 persen yoy (4,9 persen dari pagu… Read More
Poin Penting APBN awal 2026 defisit Rp54,6 triliun atau 0,21 persen terhadap PDB, dinilai masih… Read More