Moneter dan Fiskal

Pemerintah Tarik Utang Rp556,6 Triliun Sepanjang 2024

Jakarta – Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyebutkan pemerintah menarik utang baru  mencapai Rp556,6 triliun sepanjang 2024.

Thomas menjelaskan pembiayaan utang tersebut lebih rendah sebesar Rp91,5 triliun dari target dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar Rp648,1 triliun.

“Meskipun realisasi defisit 2,29 persen sama dengan APBN, pembiayaan utang dapat diturunkan hingga Rp91,5 triliun,” kata Thomas dalam APBN KiTa, dikutip, Selasa 7 Januari 2025.

Thomas menyebutkan bahwa penurunan tersebut didukung bauran pembiayaan utang yang terkendali dan pembiayaan non utang yang produktif dan efektif.

Secara rinci, pembiayaan utang terdiri dari pembiayaan anggaran Rp553,2 triliun dan pembiayaan non-utang yang negatif Rp3,4 triliun.

Baca juga: Kelola Utang Jatuh Tempo 2025, Ini yang Dilakukan Pemerintah
Baca juga: Indef Soroti Masalah Fiskal yang Bikin Utang RI Makin Bengkak

Di samping itu, dapat dibentuk sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp45,4 triliun yang mendukung bantalan (buffer) bagi APBN 2025.

Sebagai informasi, Kemenkeu melaporkan realisasi APBN mengalami defisit Rp507,8 triliun di 2024 atau 2,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Kemudian, pendapatan negara hingga akhir Desember mencapai Rp2.842,5 triliun atau 101,4 persen dari APBN. Angka ini naik sebesar 2,1 persen yoy. Artinya, negara berhasil melampaui target UU APBN 2024 sebesar Rp2.802 triliun.

Kemudian dari sisi belanja, Menkeu mencatat belanja negara terealisasi Rp3.350,3 triliun atau 100,8 persen dari target, naik 7,3 persen yoy. Angka ini melampaui target UU APBN 2024 sebesar Rp 3.412 triliun. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

Bos Danantara Sebut Demutualisasi BEI Buka Pintu Investor Global

Poin Penting Demutualisasi BEI membuka peluang investor asing menjadi pemegang saham, mengikuti praktik bursa efek… Read More

4 hours ago

CIO Danantara Buka Suara soal Demutualisasi BEI dan Potensi Konflik

Poin Penting Demutualisasi BEI dinilai tidak memicu konflik kepentingan, karena pengaturan dan pengawasan tetap di… Read More

4 hours ago

Awarding BTN Housingpreneur Jadi Penutup BTN Expo 2026, Fokus Inovasi Perumahan

Poin Penting BTN Expo 2026 ditutup dengan Awarding BTN Housingpreneur 2025, menyoroti lahirnya 58 inovator… Read More

5 hours ago

Digadang Jadi Pjs Dirut BEI, Jeffrey Hendrik Respons Begini

Poin Penting Jeffrey Hendrik digadang menjadi Pjs Dirut BEI, namun memilih menunggu pengumuman resmi. Penunjukan… Read More

6 hours ago

Respons Cepat OJK Redam Kekhawatiran Pasar Pascapergantian Pimpinan

Poin Penting OJK memastikan stabilitas pasar keuangan tetap terjaga usai penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai… Read More

7 hours ago

OJK Beberkan 8 Aksi Percepatan Reformasi Pasar Modal RI, Apa Saja?

Poin Penting OJK dan SRO akan menaikkan batas minimum free float dari 7,5 persen menjadi… Read More

9 hours ago