Moneter dan Fiskal

Pemerintah Tarik Utang Baru Rp127,3 Triliun di Januari 2026

Poin Penting

  • Pemerintah menarik utang baru Rp127,3 triliun per Januari 2026 (15,3 persen target APBN), lebih rendah dari Januari 2025 Rp153,33 triliun (23,7 persen)
  • Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebut pembiayaan dilakukan lebih terukur sesuai kebutuhan kas dan kondisi pasar
  • Total pembiayaan anggaran Rp105,06 triliun, terdiri dari utang Rp127,3 triliun dan non-utang minus Rp22,2 triliun.

Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pemerintah per Januari 2026 telah menarik utang baru sebesar Rp127,3 triliun untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Angka tersebut setara 15,3 persen dari target APBN 2026 senilai Rp648,09 triliun. Total pembiayaan utang APBN itu lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang senilai Rp153,33 triliun di Januari 2025 atau 23,7 persen dari APBN.

“Hingga 31 Januari 2026 realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp127,3 triliun atau 15,3 persen dari target APBN,” kata Juda Agung, Wakil Menteri Keuangan, dalam APBN Kita, dikutip, Rabu, 25 Februari 2026.

Baca juga: Utang Luar Negeri Perbankan Turun Tipis ke USD31,75 Miliar pada Desember 2025

Juda menjelaskan, realisasi pembiayaan APBN per Januari 2026 menunjukan strategi yang lebih terukur disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah dan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan.

“Dengan disiplin dan strategi yang adaptof kami memastikan pembiayaan tetap mendukung stabilitas APBN sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan utang pemerintah,” jelas Juda.

Baca juga: Purbaya Nilai Utang Luar Negeri RI Masih Aman meski Meningkat

Juda menyebutkan secara keseluruhan, pembiayaan anggaran di Januari 2026 mencapai Rp105,06 triliun atau setara 15,2 persen dari target APBN yang senilai Rp522,83 triliun.

Pembiayaan tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp127,3 triliun dan pembiayaan non-utang sebesar minus Rp22,2 triliun. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Pengiriman 8.000 TNI ke Gaza Dinilai Berisiko Bebani APBN, Celios Rekomendasikan Hal Ini

Poin Penting Celios menilai rencana pengiriman 8.000 pasukan RI ke Gaza berisiko mempersempit ruang fiskal… Read More

8 mins ago

Dorong Ekonomi Sirkular, ALVAboard dan Rekosistem Kerja Sama Kelola Sampah Kemasan

Poin Penting ALVAboard dan Rekosistem bekerja sama membangun sistem pengelolaan sampah kemasan terintegrasi untuk mendukung… Read More

34 mins ago

Bank BJB Tawarkan Obligasi Keberlanjutan Tahap II 2026, Kupon hingga 6,30 Persen

Poin Penting Bank BJB menerbitkan Obligasi Keberlanjutan Tahap II 2026 dengan kupon hingga 6,30% dan… Read More

54 mins ago

Transaksi QRIS Melesat, Tumbuh 131,47 Persen di Januari 2026

Poin Penting Transaksi QRIS tumbuh 131,47% YoY per Januari 2026, didorong peningkatan pengguna dan merchant.… Read More

1 hour ago

Mudik Gratis Jakarta 2026 Dibuka untuk Warga Luar DKI, Ini Cara Daftarnya

Poin Penting Program mudik gratis Jakarta 2026 terbuka bagi warga luar DKI, meski KTP DKI… Read More

1 hour ago

Bos BRI: Fundamental Perbankan Solid, tapi Tantangan dari Sisi Permintaan Kredit

Poin Penting Menurut Direktur Utama BRI Hery Gunardi, likuiditas dan modal kuat perbankan kuat, dengan… Read More

1 hour ago