Ilustrasi: Defisit fiskal/istimewa
Jakarta – Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja negara hingga April 2023 mencapai Rp765,8 triliun atau 25% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tumbuh 2% yoy.
Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci, realisasi belanja pemerintah pusat hingga April 2023 sudah mencapaiRp522,7 triliun atau 23,3% dari total pagu belanja APBN.
Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja K/L Rp257,7 triliun atau 25,7% dari pagu, utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran BOS, dan PIP yaitu terdiri dari penyaluran PKH dan kartu sembako, penyaluran bantuan iuran bagi peserta PBI JKN, bantuan bencana, pembangunan bendungan, pembangunan jaringan irigasi, oengadaan peralatan/mesin, pemeliharaan jalan, serta pembayaran THR ASN.
“Dari Rp522,7 triliun belanja pemerintah pusat yang tumbuh 2,9% dibandingkan tahun lalu Rp274,4 triliun itu belanja yang langsung dinikmati masyarakat. Masyarakat menerima langsung dampaknya,” ujar Sri Mulyani dalam APBN KiTa, Senin, 22 April 2023.
Baca juga: APBN Surplus Rp234,7 Triliun hingga April 2023
Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp265,0 triliun atau 21,3% dari pagu, utamanya didukung pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, dan penyaluran subsidi.
“Dari belanja non K/L masyarakat umum juga mendapatkan langsung dari APBN dalam bentuk subsisdi listrik Rp15,3 triliun untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi BBM Rp5,2 triliun, subsidi LPG 3 kg sebesar Rp21,6 triliun, kartu prakerja Rp804,2 miliar, subsidi perumahan Rp204,1 miliar, dan kompensasi BBM Rp33,8 triliun,” jelasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Asbisindo Institute dan VOCASIA meluncurkan platform e-learning terintegrasi untuk memperkuat kapabilitas SDM perbankan… Read More
Poin Penting Penyelundupan BBM bersubsidi masih marak dan meresahkan masyarakat, terutama yang berhak menerima subsidi… Read More
Poin Penting Grab meluncurkan 13 fitur berbasis AI di acara GrabX untuk meningkatkan kenyamanan pengguna,… Read More
Poin Penting SIPF menyiapkan consultation paper untuk mendorong Lembaga Perlindungan Pemodal masuk dalam revisi UU… Read More
Poin Penting Ruang penurunan suku bunga makin sempit, BI fokus pada stabilitas di tengah ketidakpastian… Read More
Poin Penting Lo Kheng Hong terus mengakumulasi saham DILD dan GJTL sepanjang awal 2026 saat… Read More