Ilustrasi: Defisit RAPBN 2026/istimewa
Jakarta – Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja negara hingga Mei 2023 mencapai Rp1.005 triliun triliun atau 32,8% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tumbuh 7,1% yoy.
Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci, realisasi belanja pemerintah pusat hingga Mei 2023 sudah mencapai Rp714,6 triliun atau 31,8% dari total pagu belanja APBN.
Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja K/L Rp326,2 triliun atau 32,6% dari pagu, utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran BOS, dan PIP yaitu terdiri dari penyaluran PKH dan kartu sembako, penyaluran bantuan iuran bagi peserta PBI JKN, bantuan bencana, dan pembangunan infrastruktur.
“Dari Rp366,2 triliun atau 51,2% dari belanja pemerintah pusat sebetulnya adalah belanja yang langsung dinikmati masyarakat,” ujar Sri Mulyani dalam APBN KiTa, Senin, 26 Juni 2023.
Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp388,4 triliun atau 31,2% dari pagu, utamanya didukung pembayaran manfaat pensiun, pembayaran kompensasi energi, dan penyaluran subsidi.
“Dari belanja non K/L masyarakat umum juga mendapatkan langsung dari APBN dalam bentuk subsisdi dan kompensasi listrik Rp35,6 triliun untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi dan kompensasi BBM Rp43,7 triliun, subsidi LPG 3 kg sebesar Rp26,9 triliun, kartu prakerja Rp1,5 triliun, dan subsidi perumahan Rp301,9 miliar,” jelasnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Demutualisasi BEI membuka peluang investor asing menjadi pemegang saham, mengikuti praktik bursa efek… Read More
Poin Penting Demutualisasi BEI dinilai tidak memicu konflik kepentingan, karena pengaturan dan pengawasan tetap di… Read More
Poin Penting BTN Expo 2026 ditutup dengan Awarding BTN Housingpreneur 2025, menyoroti lahirnya 58 inovator… Read More
Poin Penting Jeffrey Hendrik digadang menjadi Pjs Dirut BEI, namun memilih menunggu pengumuman resmi. Penunjukan… Read More
Poin Penting OJK memastikan stabilitas pasar keuangan tetap terjaga usai penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai… Read More
Poin Penting OJK dan SRO akan menaikkan batas minimum free float dari 7,5 persen menjadi… Read More