News Update

Pemerintah Siapkan Skema PPKM Darurat hingga 6 Minggu

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Pemerintah telah membuat skema Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dengan lama waktu 4 hingga 6 minggu.

Dalam paparan yang disampaikan Sri Mulyani menyatakan, tujuan perpanjangan PPKM Darurat tersebut guna menahan laju penambahan kasus baru covid-19 di Indonesia.

“PPKM Darurat selama 4 hingga 6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” tulis bahan paparan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Banggar DPR, Senin 12 Juli 2021.

Dihadapan DPR, Sri Mulyani juga mengungkapkan risiko varian baru Covid-19 delta masih membayangi aktifitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pihaknya melalui APBN akan terus memperkuat dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian melalui pembiayaan vaksinasi, kesiapan sistem kesehatan, hingga tenaga kesehatan.

Seperti yang diketahui, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah resmi memberlakukan PPKM Darurat selama 2 minggu, terhitung sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Namun demikian pada awal penerapannya, kebijakan tersebut belum bisa menahan laju pertumbuhan kasus baru covid-19.

Sebagai informasi saja, berdasarkan data yang dihimpun pemerintah hingga Senin (12/7) pukul 12.00 WIB mencatatkan penambahan 40.427 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. (*)

Editor: Rezkiana Np

Suheriadi

Recent Posts

Gebyar Ramadan Keuangan (GERAK) Syariah 2026 menghimpun dana sebesar Rp 6,83 triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pelaksanaan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 berhasil menghimpun… Read More

6 hours ago

Catat! Ini Jadwal Pembagian Dividen WOM Finance

Poin Penting WOM Finance menetapkan pembagian dividen tunai maksimal 30 persen dari laba bersih 2025,… Read More

12 hours ago

Free Float 15 Persen Mulai Berlaku, Banyak Emiten yang Terancam Delisting?

Poin Penting BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia resmi mengumumkan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi… Read More

12 hours ago

DPR Minta Bank Sumut Tingkatkan Penyaluran Kredit UMKM

Poin Penting DPR menyoroti perlunya kebijakan kredit yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama pelaku UMKM… Read More

14 hours ago

Ketidakpastian Hukum di Sektor Keuangan: Ketika Risiko Dikriminalisasi dan Harga Dianggap Kartel

Oleh Anto Prabowo, Dosen FEB UNS Solo DI tengah dinamika kebijakan ekonomi nasional, munculnya dua… Read More

24 hours ago

Cetak SDM Unggul, BSN Gandeng Universitas Terbuka

Dalam program tersebut, BSN memberikan dukungan pembiayaan pendidikan bagi pegawai aktif yang memenuhi kriteria, baik… Read More

1 day ago