Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) Pembentukan Kopdes Merah Putih di Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Sabtu (19/4).
Jakarta – Pemerintah akan segera meluncurkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih pada 28 Oktober 2025. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 9.835 unit koperasi telah terbentuk dari target 80 ribu unit yang direncanakan.
“Kopdes Merah Putih ditarget 28 Oktober 2025 akan di-launching, sekaligus dengan operasional koperasi-koperasi yang ada di desa-desa tersebut,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kamis, 8 Mei 2025.
Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menjelaskan bahwa Kopdes Merah Putih memiliki beberapa tugas utama. Salah satunya adalah memotong rantai pasok yang panjang untuk kebutuhan pokok masyarakat.
Baca juga: Menkop Budi Arie Beberkan Tantangan Program Kopdes Merah Putih
Selain itu, Kopdes Merah Putih akan menjadi saluran penyaluran berbagai barang bersubsidi pemerintah, seperti pupuk dan tabung gas LPG. Dengan mekanisme ini, pemerintah berharap praktik percaloan atau tengkulak dapat ditekan.
“Kopdes itu dapat menyalurkan sembako dari produsen langsung Kopdes. Jadi, nanti pasokan yang panjang dipotong. Jadi langsung dari pusat seperti pupuk koperasi-koperasi langsung kepada rakyat sehingga tengkulak-tengkulak akan habis,” jelasnya.
Zulhas menambahkan, Kopdes Merah Putih juga akan berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan di desa. Setiap koperasi akan menjadi agen BRILink dan BNI46, yang merupakan layanan keuangan modular dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Baca juga: Menkop Budi Arie Beberkan Tantangan Program Kopdes Merah Putih
Selain itu, koperasi desa ini juga akan menyediakan layanan simpan pinjam, sehingga dapat membantu masyarakat menghindari jeratan rentenir atau pinjaman online (pinjol).
“Bisa di situ ada simpan pinjam juga akan memotong selain rantai pasok Juga akan memotong rentenir-rentenir, pinjol, karena ada BRI di situ,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More
Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More
OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More
Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More
Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More
Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More