Pemerintah Perpanjang Insentif PPN Pembelian Rumah, Ini Rinciannya

Pemerintah Perpanjang Insentif PPN Pembelian Rumah, Ini Rinciannya

komoditas perumahan
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas properti hingga Desember 2021. Perpanjangan ini bertujuan untuk mendorong dan menjaga konsumsi masyarakat pada sektor properti selama pandemi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam keterangannya menjelaskan, besaran insentif perpajakan yang diberikan masih sama dengan sebelumnya. Insentif diberikan untuk penyerahan rumah tapak baru dan unit hunian rumah susun baru.

Lalu, diskon pajak berupa fasilitas PPN DTP diberikan 100% untuk rumah atau unit dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar dan 50% untuk rumah atau unit dengan harga jual di atas Rp2 miliar sampai Rp5 miliar.

“Fasilitas ini diperpanjang hingga Desember 2021, setelah sebelumnya diberikan dari Maret hingga Agustus 2021 saja. Perpanjangan ini adalah bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang kini alokasinya mencapai Rp744,75 triliun,” jelas Febrio Kacaribu dalam keterangannya, Kamis, 12 Agustus 2021.

Sektor perumahan sendiri masuk dalam salah satu sektor strategis dan menyumbang 13,6% pada PDB nasional 2020. Sedangkan dari sisi pengeluaran, setiap pembangunan atau penjualan rumah tinggal tercatat di Investasi (PMTB) bangunan, porsinya mencapai 14,46% PDB Nasional 2020. Dari sisi tenaga kerja, sektor perumahan memiliki tenaga kerja hampir 8,5 juta orang atau 6,59% dari total tenaga kerja nasional pada tahun 2020.

Beberapa indikator menunjukkan sektor properti sudah menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan II-2021. Pertumbuhan ini didukung kebijakan stimulus dan subsidi yang diluncurkan pemerintah, seperti insentif PPN DTP Properti, pelonggaran Loan to Value (LTV) Ratio, penurunan risiko Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dan subsidi bunga.

Lebih jauh, pemerintah juga memberikan dukungan fiskal untuk meningkatkan akses pembiayaan perumahan yang layak huni. Adapun dukungan fiskal tersebut diberikan melalui subsidi bantuan uang muka (SBUM), pembebasan PPN dan pengenaan PPh 1% untuk rumah sederhana dan sangat sederhana untuk rumah pertama bagi MBR, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Bantuan lainnya adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAKF) perumahan, dan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dikelola oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yang selanjutkan akan diintegrasikan secara bertahap ke Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). (*)

Editor: Rezkiana Np

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Berita Pilihan

Segera Daftarkan Diri Anda Menjadi Kontributor di

Silahkan isi Form di bawah ini

[ultimatemember form_id=”1287″]