News Update

Pemerintah Perlu Bangun Mental Industri ke Masyarakat

Jakarta – Guru Besar Fakultas Psikologi UIN Jakarta, Komaruddin Hidayat, mengungkapkan, mayoritas umat Islam yang menjadi warga negara ini umumnya tidak akrab dengan bank.

Usaha mereka juga dinilai tidak bankable. Sehingga mereka dinilainya lebih akrab dengan koperasi simpan pinjam sebagai modal usaha asongan kecil-kecilan.

“Pendeknya, hanya sekelompok minoritas kelas menengah ke atas yang mulai mengenal bank, itupun bukan sebagai pengusaha, tetapi menyangkut pengambilan gaji sebagai PNS, membayar SPP sebagai mahasiswa, atau menabung. Mereka masih hidup pada alam pikir agraris, sementara nasib petani tak kunjung membaik, sedangkan Indonesia juga belum masuk sebagai negara industri yang mapan,” kata Komaruddin dalam Seminar Nasional “Perilaku Pasar Keuangan Syariah di Tengah Gejala Post Islamisme”, di Hotel Shangrila Jakarta, Rabu, 26 September 2018.

Oleh karenanya ia menilai pemerintah dan bangsa ini mesti membangun mental industri (industrial mentality).

Industri dinilainya tidak hanya berkaitan dengan manufaktur, tetapi bisa masuk ke wilayah pariwisata, pertanian, bahkan juga pendidikan.

Salah satu elemen pokok dalam pembangunan mental industri adalah social capability. Mereka dinilainya selalu menjaga puncuality (tepat waktu), sadar akan kompetisi, senantiasa ingin memuaskan pelanggan, pintar membangun jaringan bisnis, menjaga kemitraan, inovatif, ownership, dan pandai membaca kebutuhan pasar.

“Pendeknya, mental industri selalu berusaha membaca dan menciptakan peluang pasar, menjaga kualitas produk, menetapkan harga semurah mungkin, namun memberi layanan secepat dan senyaman mungkin. Mental ini sangat penting dalam bisnis jasa. Tetapi hal ini sulit dicapai tanpa pendidikan yang didisain dengan bagus serta tersedia tempat praktek sebelum mereka terjun
ke dunia nyata,” jelasnya.

Masih kuatnya mental agraris dan mental piyayi, maka lowongan kerja dan status sebagai PNS masih jadi idaman para sarjana.

Di samping itu, lapangan kerja baru yang muncul tidak seimbang dengan kebutuhan pencari lapangan kerja yang selalu bertambah dari tahun ke tahun.

“Ketika mereka duduk di jajaran birokrasi mental melayani ini juga sangat rendah,” tutup Komaruddin. (*)

Apriyani

Recent Posts

Berpotensi Dipercepat, LPS Siap Jalankan Program Penjaminan Polis pada 2027

Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More

9 hours ago

Program Penjaminan Polis Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Industri Asuransi

Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More

11 hours ago

Promo Berlipat Cicilan Makin Hemat dari BAF di Serba Untung 12.12

Poin Penting BAF gelar program Serba Untung 12.12 dengan promo besar seperti diskon cicilan, cashback,… Read More

13 hours ago

BNI Dorong Literasi Keuangan dan UMKM Naik Kelas Lewat Partisipasi di NFHE 2025

Poin Penting BNI berpartisipasi dalam NFHE 2025 untuk memperkuat literasi keuangan dan mendorong kesehatan finansial… Read More

14 hours ago

wondr BrightUp Cup 2025 Digelar, BNI Perluas Dukungan bagi Ekosistem Olahraga Nasional

Poin Penting BNI menggelar wondr BrightUp Cup 2025 sebagai ajang sportainment yang menggabungkan ekshibisi olahraga… Read More

14 hours ago

JBS Perkasa dan REI Jalin Kerja Sama Dukung Program 3 Juta Rumah

Poin Penting JBS Perkasa dan REI resmi bekerja sama dalam penyediaan pintu baja Fortress untuk… Read More

16 hours ago