Pemerintah Percepat Program Kendaraan Listrik jadi Transportasi Masa Depan

Jakarta – Percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, sebagai pengganti kendaraan bermotor berbahan bakar fosil, tengah menjadi sorotan dunia sebagai komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca dan terwujudnya energi bersih. Berbagai upaya terus digalakkan dalam perbaruan energi alternatif, salah satunya baterai, sebagai bentuk efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi. Demikian topik yang dibahas dalam HK Expert Talk yang digelar untuk ke-4 kalinya bekerja sama dengan Dewan Energi Nasional (DEN).

Melalui HK Expert Talk, PT Hutama Karya (Persero) atau HK, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada jasa konstruksi, pengembang dan penyedia jasa jalan tol, terus memberikan edukasi kepada masyarakat, dalam pengembangan dunia infrastruktur dan energi, demi percepatan visi Indonesia Maju, dengan menggelar HK Expert Talk, yaitu forum berskala global yang mewadahi perusahaan, institusi, praktisi, pemerhati, mahasiswa serta pelajar, untuk melakukan knowledge sharing.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia, Budi Setiyadi menyampaikan, rencana pemerintah dalam mewujudkan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Menurutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 55 Tahun 2019, pemerintah mendukung penuh penguasaan teknologi industri dan rancang bangun dengan harapan Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor kendaraan bermotor listrik.

Dukungan Kemenhub juga terus dilakukan dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan No 65 tahun 2020, tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar, menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai. Kebijakan ini diharapkan tak hanya dapat dijalankan dengan desentralisasi di Pemerintah Pusat, tetapi hingga ke daerah-daerah. Target implementasi akan dimulai di operasional tingkat pemerintahan pusat maupun daerah, angkutan massal perkotaan, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dengan target konversi sebesar 90% pada tahun 2030.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan minat masyarakat terhadap kendaraan bermotor berbasis listrik, Yohannes Nangoi, Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia memaparkan, bahwa terdapat tiga hal yang menjadi tantangan industri otomotif di Indonesia, yakni waktu pengisian daya yang singkat, daya jangkau jelajah yang jauh, dan harga yang terjangkau, mengingat daya beli terbesar masyarakat Indonesia masih di kisaran Rp250-300 juta.

Selain tiga hal tersebut, program ini diharapkan seiring dengan pengadaan fasilitas penunjang, khususnya pembangunan infrastruktur fast charging di beberapa titik kota besar dan secara bertahap juga ke daerah, serta bengkel-bengkel bersertifikasi khusus untuk kendaraan bermotor berbasis listrik.

Sementara itu, Bob Saril, selaku Director of Commerce and Customer Management PT PLN (Persero) menegaskan, kesiapan infrastruktur ini dapat dilihat dari sebaran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang diadakan oleh pihak PLN, maupun bekerja sama dengan pihak swasta dengan jumlah 140 unit di seluruh Indonesia, dan akan bertambah 168 unit pada tahun 2021.

Cadangan dan pasokan listrik yang besar dengan pembangkit listrik yang menggunakan renewable energy, membawa optimisme kedepan bahwa kebutuhan daya listrik sebagai pengisi baterai kendaraan bermotor di Indonesia akan tercukupi.

Terkait dengan pemanasan global yang menjadi perhatian seluruh masyarakat dunia, polusi udara adalah salah satu penyebabnya. Di pasar regional Asia, pangsa sepeda motor menjadi penyumbang polusi terbesar di sektor transportasi. Inilah yang menjadi tantangan dalam mengatasi pemanasan global dengan mengembangkan industri kendaraan listrik.

Transisi energi dan net zero emission menjadi tidak hanya target Indonesia di tahun 2060, tetapi juga seluruh dunia, seperti yang dipaparkan oleh Djoko Siswanto, sebagai Sekjen Dewan Energi Nasional.

Perkembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang nantinya akan masif ini telah dipertimbangkan pula oleh PLN selaku penyedia daya listrik di Indonesia. PLN akan menerapkan tariff khusus, kompetitif, dan pemberian subsidi pada jangka waktu tertentu dalam mendukung program akselerasi ini. Perencanaan infrastruktur dan pembangunan pembangkit listrik akan terus dilakukan dalam 10-15 tahun ke depan.

Hal ini juga sejalan dengan paparan Novias Nurendra, selaku Direktur Operasi I Hutama Karya, yang menjelaskan tentang penciptaan infrastruktur energi dalam mendukung transisi kendaraan listrik. Dia menjelaskan Indonesia masih membutuhkan pembangunan pembangkit sebesar 11 GW per tahun agar target pembangkit listrik terpasang pada tahun 2050 sebesar 443 GW berdasarkan Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional oleh Dewan Energi Nasional dapat tercapai.

Pembangkit listrik tersebut juga digunakan sebagai supply kendaraan listrik dan mendukung target pendapatan per kapita Indonesia sebesar USD 25,000 pada tahun 2045. Dalam memenuhi pemenuhan energy atau supply listrik tersebut, dibutuhkan pembangkit yang dapat memberikan harga listrik kompetitif agar di masa depan tidak diperlukan subsidi, sehingga memberatkan keuangan PLN.

“Salah satu bentuk dukungan program percepatan transisi kendaraan listrik ini adalah dengan terbangunnya Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). JTTS dapat hadir menjadi jalan tol yang menawarkan potensi solar PV, yang pemanfaatannya bisa sangat mendukung sumber listrik utama untuk SPKLU, sebagai penunjang kendaraan listrik berbasis batera,” terang Novias Nurendra.

Selain itu Novias Nurendra juga menjelaskan bahwa perseroan sebagai BUMN di bidang Pengembang Infrastruktur dan Pengelola Jalan Tol yang saat ini sedang membangun JTTS, turut berkerja sama dengan PLN dalam menyiapkan SPKLU di beberapa lokasi rest area JTTS, dimana sumber listrik SPKLU tersebut direncanakan bersumber dari PLTS yang dibangun disekitar JTTS. (*)