Ilustrasi: Pertumbuhan ekonomi Indonesia/Erman Subekti
Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan beberapa faktor alasan yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk percaya diri dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2022 pada 5,2% sampai 5,8%.
Sri Mulyani menyatakan, rentang angka outlook pertumbuhan ekonomi tersebut telah mencerminkan optimisme arah pemulihan dan potensi akselerasi pertumbuhan ekonomi dari reformasi struktural.
“Pemerintah selalu mempertimbangkan berbagai faktor secara komprehensif termasuk dinamika aktivitas ekonomi yang terus berkembang baik domestik maupun global,” kata Sri Mulyani pada Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Senin 31 Mei 2021.
Dirinya menjelaskan, target tersebut bisa diraih dengan berbagai leading indicator yang terus mengalami peningkatan seperti indeks keyakinan konsumen yang sudah pada level optimis yakni di atas 100, sedangkan untuk indeks penjualan ritel terus meningkat, serta PMI manufaktur terus mencatat ekspansi dalam enam bulan berturut-turut.
Selain itu, angka konsumsi masyarakat khususnya pada sekror listrik, industri dan bisnis juga terus membaik dan telah tumbuh positif serta perkembangan kasus COVID-19 pasca Idul Fitri menunjukkan angka kasus harian yang cukup terkendali.
Ia menambahkan, proyeksi pemerintah tentang pertumbuhan ekonomi sudah sejalan dengan asesmen yang dilakukan oleh berbagai lembaga internasional, seperti Bank Dunia, OECD, ADB, IMF dan Consensus Forecasts.
Adapun asesmen dari berbagai lembaga terhadap ekonomi nasional masih bervariasi dalam rentang 4,3% sampai 4,9% untuk outlook pertumbuhan ekonomi 2021 dan 5% sampai 5,8% untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi 2022.
Meski begitu, pemerintah tetap mengantisipasi potensi risiko yang akan terjadi seiring pemulihan ekonomi domestik dan global termasuk yang bersumber dari lingkungan eksternal.
Selain itu, reformasi struktural juga harus berhasil agar kepercayaan investor terhadap Indonesia dapat dijaga yaitu salah satunya dengan membangun ekonomi yang lebih bernilai tambah serta mendorong diversifikasi ekspor baik dari komoditas maupun mitra dagang. (*)
Editor: Rezkiana Np
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More