Pemerintah Ogah Campuri Putusan Hakim Soal Setya Novanto

Bandung – Pemerintah tidak mau mencampuri keputusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), terkait status tersangka Setya Novanto. Presiden Joko Widodo saat ini lebih menghormati proses hukum yang ada, dan menganggap persoalan Setya Novanto bukan ranahnya.

“Persoalan Setya Novanto ada di Yudikatif. Sementara Presiden ada di wilayah eksekutif,” kata Juru bicara presiden, Johan Budi Sapto Prabowo usai menghadiri Media Gathering Forum Merdeka Barat 9 di Bandung, Minggu, 1 Oktober 2017.

Seperti diketahui, pembebasan status tersangka Setya Novanto banyak mengundang perdebatan pro dan kontra di masyarakat. Dalam kasus itu hakim menganggap penetapan tersangka harus dilakukan pada akhir tahap penyidikan suatu perkara. Hal itu harus dilakukan untuk menjaga harkat dan martabat seseorang.

Baca juga: Skandal e-KTP: Praperadilan Menangkan Setya Novanto

Alhasil hakimpun menganggap surat perintah penyidikan dengan nomor Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017 tidak sah. Selain itu, hakim menganggap bukti yang digunakan dalam perkara sebelumnya tidak bisa digunakan untuk menangani perkara selanjutnya.

“Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut, hakim berpendapat bahwa proses penetapan tersangka di akhir penyidikan, maka hak-hak tersangka bisa dilindungi,” kata hakim Cepi membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), akhir pekan kemarin. (*)

 

 

Editor: Paulus Yoga