News Update

Pemerintah Kudu Selaraskan Kebijakan Moneter dengan Sektor Riil

Jakarta–Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2001-2004, Dorojatun Kuntjoro Jakti menilai, pemerintah telah berkerja dengan totalitas untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Namun seperti diketahui, dalam semester satu 2017, ketimpangan ekonomi di Indonesia apabila dilihat dari rasio gini masih berada di tingkat 0,393.

Pemerintah sendiri telah menargetkan hingga tahun 2019 akan bisa menurunkan ketimpangan ekonomi yang ditunjukkan oleh gini rasio ini ke angka 0,36. Dirinya pun optimis pemerintah mampu mencapai target pada angka tersebut dengan kebijakan yang telah dirancang pemerintah.

“Kalau di dalam kebijakan biasanya dulu kan bisa dilakukan lewat kebijakan fiskal, tetapi kita juga pernah dalam kebijakan moneter lewat pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) perbankan, BPJS, dan asuransi. Ke depan sudah harus mulai ke sektor riil, misalnya pembangunan jalan desa, atau irigasi,” ujarnya pada seminar bertema “The Impact on The Digital Era on Bussiness Strategy and Conduct” di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2017.

Baca juga: 5 Faktor Pendorong Ketimpangan Ekonomi

Dorodjatun menambahkan, pemerintah harus menyelaraskan antara kebijakan moneter dan rillnya agar tercipta kondisi perekonomian yang stabil.

“Berdasarkan pengalaman saya di Amerika Latin, kalau fiskal moneter riil dilakukan sekaligus biasanya mampu lebih cepat. Kalau sendiri-sendiri, dulu pernah di fiskal saja pajak progresif, kemudian KIK (Kredit Investasi Kecil) KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) pada zaman Soeharto, tetapi semua sudah dilakukan. Saya kira harus frontal,” kata dia.

Lalu dia juga melihat bahwa Bantuan Sosial yang merupakan program unggulan pemerintah juga sudah cukup baik dan berpengaruh untuk mengurai ketimpangan.

“Penyediaan dana sosial itu juga merupakan salah satu yang cepat sekali. Cuma tidak bisa dari 0,4 ke 0,3 diharapkan lima tahun itu bisa. Namun kalau melihat pengalaman kita itu jarang,” tandasnya. (*)

 

 

Editor: Paulus Yoga

Suheriadi

Recent Posts

Daftar Lengkap UMP 2026 di 36 Provinsi, Siapa Paling Tinggi?

Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More

4 hours ago

UMP 2026 Diprotes Buruh, Begini Tanggapan Menko Airlangga

Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More

5 hours ago

Aliran Modal Asing Rp3,98 Triliun Masuk ke Pasar Keuangan RI

Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More

5 hours ago

Jasindo Ingatkan Pentingnya Proteksi Rumah dan Kendaraan Selama Libur Nataru

Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More

1 day ago

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Selamatkan Kekayaan Negara

Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More

1 day ago

Bank Mandiri Berikan Relaksasi Kredit Nasabah Terdampak Bencana Sumatra

Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More

1 day ago