News Update

Pemerintah Kudu Selaraskan Kebijakan Moneter dengan Sektor Riil

Jakarta–Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2001-2004, Dorojatun Kuntjoro Jakti menilai, pemerintah telah berkerja dengan totalitas untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Namun seperti diketahui, dalam semester satu 2017, ketimpangan ekonomi di Indonesia apabila dilihat dari rasio gini masih berada di tingkat 0,393.

Pemerintah sendiri telah menargetkan hingga tahun 2019 akan bisa menurunkan ketimpangan ekonomi yang ditunjukkan oleh gini rasio ini ke angka 0,36. Dirinya pun optimis pemerintah mampu mencapai target pada angka tersebut dengan kebijakan yang telah dirancang pemerintah.

“Kalau di dalam kebijakan biasanya dulu kan bisa dilakukan lewat kebijakan fiskal, tetapi kita juga pernah dalam kebijakan moneter lewat pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) perbankan, BPJS, dan asuransi. Ke depan sudah harus mulai ke sektor riil, misalnya pembangunan jalan desa, atau irigasi,” ujarnya pada seminar bertema “The Impact on The Digital Era on Bussiness Strategy and Conduct” di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2017.

Baca juga: 5 Faktor Pendorong Ketimpangan Ekonomi

Dorodjatun menambahkan, pemerintah harus menyelaraskan antara kebijakan moneter dan rillnya agar tercipta kondisi perekonomian yang stabil.

“Berdasarkan pengalaman saya di Amerika Latin, kalau fiskal moneter riil dilakukan sekaligus biasanya mampu lebih cepat. Kalau sendiri-sendiri, dulu pernah di fiskal saja pajak progresif, kemudian KIK (Kredit Investasi Kecil) KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) pada zaman Soeharto, tetapi semua sudah dilakukan. Saya kira harus frontal,” kata dia.

Lalu dia juga melihat bahwa Bantuan Sosial yang merupakan program unggulan pemerintah juga sudah cukup baik dan berpengaruh untuk mengurai ketimpangan.

“Penyediaan dana sosial itu juga merupakan salah satu yang cepat sekali. Cuma tidak bisa dari 0,4 ke 0,3 diharapkan lima tahun itu bisa. Namun kalau melihat pengalaman kita itu jarang,” tandasnya. (*)

 

 

Editor: Paulus Yoga

Suheriadi

Recent Posts

Berpotensi Dipercepat, LPS Siap Jalankan Program Penjaminan Polis pada 2027

Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More

4 hours ago

Program Penjaminan Polis Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Industri Asuransi

Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More

5 hours ago

Promo Berlipat Cicilan Makin Hemat dari BAF di Serba Untung 12.12

Poin Penting BAF gelar program Serba Untung 12.12 dengan promo besar seperti diskon cicilan, cashback,… Read More

8 hours ago

BNI Dorong Literasi Keuangan dan UMKM Naik Kelas Lewat Partisipasi di NFHE 2025

Poin Penting BNI berpartisipasi dalam NFHE 2025 untuk memperkuat literasi keuangan dan mendorong kesehatan finansial… Read More

9 hours ago

wondr BrightUp Cup 2025 Digelar, BNI Perluas Dukungan bagi Ekosistem Olahraga Nasional

Poin Penting BNI menggelar wondr BrightUp Cup 2025 sebagai ajang sportainment yang menggabungkan ekshibisi olahraga… Read More

9 hours ago

JBS Perkasa dan REI Jalin Kerja Sama Dukung Program 3 Juta Rumah

Poin Penting JBS Perkasa dan REI resmi bekerja sama dalam penyediaan pintu baja Fortress untuk… Read More

11 hours ago